Network
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan lainnya, M Reza Hafiz Akbar menyatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022.
Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan presidensi di tahun depan.
Baca Juga: Disebut Bisa Atasi Masalah Ekonomi di Jateng, Kadin: Tenaga Kerja di Sini Baik dan Tidak Neko-neko
Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap dua isu yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif menuju perubahan dunia kerja (sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work).
Hal itu untuk mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan 'human capacity development for sustainable growth of productivity' (pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan)," katanya.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Pro Tenaga Kerja Asing, F-PKS: Ini Ancaman terhadap Kedaulatan Negara!
"Di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," sambungnya.
Dalam pertemuan itu, dibahas juga isu terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah satu isu prioritas Indonesia.
ingga 2021 Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan 2.127 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas guna peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
