BPK Khawatir Pemerintah Tak Mampu Bayar Utang, Sherly Annavita: Harus Sering Diingatkan

PR BEKASI – Influencer Sherly Annavita menyoroti berita berjudul “Utang Negara Membengkak BPK melapor ke Jokowi.”

Dalam kabar itu disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang.

Kekhawatiran BPK itu berdasarkan penambahan utang pemerintah yang mencapai Rp6 ribu triliun.

Sherly Annavita memberikan komentarnya terkait kabar tersebut.

Baca Juga: RI Utang Rp24,6 Triliun dari Bank Dunia dalam Sepekan, Sherly Annavita: Semoga Jauh dari Tangan Koruptor

Sherly Annavita mengatakan bahwa pemerintah harus sering diingatkan sebelum terlambat.

Hal tersebut disampaikan Sherly Annavita melalui Instagramnya @sherlyannavita.

“HARUS SERING DIINGATKAN SEBELUM TERLAMBAT,” kata Sherly Annavita sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagramnya, Minggu, 27 Juni 2021.

Sherly Annavita merasa khawatir jika nantinya utang-utang tersebut malah menjadi beban bagi generasi selanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Berubah Sikap Soal Omnibus Law, Sherly Annavita: Kepada Siapa Rakyat Harus Mengadu?

“KASIHAN NANTI PARA GENERASI PENERUS BANGSA APABILA MENANGGUNG TERLALU BANYAK BEBAN,” ucap Sherly Annavita.

Sherly Annavita juga mengingatkan agar jangan sampai Indonesia menjadi negara yang tidak berdaulat di tanah airnya.

“JANGAN SAMPAI NANTI KITA JADI TIDAK BERDAULAT DI NEGERI SENDIRI,” tutur Sherly Annavita.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara.

Baca Juga: Viral! 3 Anak SD Nekat Bergelantungan Seberangi Sungai, Sherly Annavita: Mereka Bertaruh Risiko

Oleh karena itu BPK khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.

"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," jelas Agung Firman dalam Rapat Paripurna, Selasa, 22 Juni 2021.

Sebagai catatan, per April 2021 saja Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41.18 persen terhadap PDB.

Selain itu, BPK memberikan catatan terhadap indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4.27 persen.

Baca Juga: Erick Thohir Buat Program Pelatihan untuk Komisaris Baru BUMN, Sherly Annavita Acungkan Jempol

Angkat tersebut telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5441- debt indicator yakni di bawah 0 persen.

"Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," kata BPK.

Sementara itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan bahwa pemerintah tidak akan sampai pada tahap gagal bayar utang.

Teuku Riefky mengakui bahwa utang pemerintah melonjak drastis.

“Kita tidak pernah memiliki utang secara radio PDB setinggi ini, tapi kalau dibandingkan banyak negara kita memang jauh lebih aman,” ucapnya dikutip dari Antara.

“Jadi saya tidak melihat ini sebagai ancaman bahwa kita akan mendekati gagal bayar,” katanya.***