Network
PR BEKASI - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah daerah (pemda) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Netty Prasetiyani berharap, pada nantinya pemahaman pemerintah pusat maupun pemda dalam menerapkan kebijakan PPKM Darurat dapat sinkron dan tidak adanya perbedaan.
Netty Prasetiyani menyebut, kesamaan pemahaman tersebut menjadi penting agar nanti dalam penerapannya, tidak terjadi kekeliruan yang nantinya malah membuat PPKM darurat tidak berjalan sesuai harapan.
Baca Juga: PPKM Darurat Bukti Pemerintah Terlambat Sadari Bahaya, PKS: Seharusnya Dilakukan Sejak Awal
“Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan," ucap Netty Prasetiyani, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari DPR, Jumat , 2 Juli 2021.
"Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di Pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat-daerah," sambungnya.
Netty Prasetiyani menyebut, pusat harus bisa memberikan penjelasan yang gamblang dan menyeluruh terkait PPKM Darurat kepada pemda.
Jangan sampai pemerintah pusat hanya membuat kebijakan baru dan eksekusinya diserahkan begitu saja sepenuhnya ke pemda.
Baca Juga: Tegas! Anies Baswedan Sebut DKI Jakarta Siap Laksanakan PPKM Darurat
