Network
"Seluruh menteri, kepala lembaga dilarang untuk bepergian ke luar negeri yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri, karena memang sesuai dengan bidang tugasnya," ujar Pramono Anung.
"Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," sambungnya.
Baca Juga: 6 Jenis Vaksin yang Terbukti Efektif Cegah Covid-19 Varian Delta
Sehubungan dengan pencabutan vaksinasi berbayar tersebut, akun Twitter LaporCovid19 (LaporCovid) menyampaikan beberapa langkah yang harus diambil.
1. Cabut PMK No. 19 Tahun 2021 sebagai bukti konkret.
2. Ratakan distribusi vaksin dengan pengawasan ketat hingga ke daerah-daerah. Selama ini masih terkonsentrasi di Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.
3. Perbanyak sentra vaksinasi. Kimia Farma bisa dialihkan sebagai sentra vaksinasi.
Baca Juga: WHO Bereaksi Soal Kabar Thailand Akan Campur Vaksin Sinovac dan AstraZeneca
4. Perbaiki pendataan vaksinasi nasional, mulai dari pendaftaran, sertifikat vaksin, hingga pantauan KIPI atau efek samping vaksin.
5. Edukasi publik terus lakukan. Atur dengan baik mekanismenya. Prioritas pertama adalah kelompok rentan, mulai dari lansia hingga orang-orang berisiko tinggi terinfeksi. Vaksinasi nakes juga belum maksimal di banyak wilayah.***
