Jokowi Sebut Rakyat Menjerit Jika RI Lockdown, Pangi Syarwi: Jujur Aja Gak Sanggup Kasih Makan Rakyat

- 31 Juli 2021, 07:18 WIB
Pangi Syarwi menilai, Indonesia tak bisa lakukan lockdown karena pemerintah tak sanggup kasih makan rakyat, bukan karena rakyat menjerit.
Pangi Syarwi menilai, Indonesia tak bisa lakukan lockdown karena pemerintah tak sanggup kasih makan rakyat, bukan karena rakyat menjerit. /Instagram.com/@pangisyarwi

PR BEKASI - Pengamat Politik Pangi Syarwi memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa Indonesia tak bisa melakukan lockdown karena rakyat akan menjerit.

Pangi Syarwi mengatakan, seharusnya Jokowi jujur bahwa pemerintah tidak bisa menanggung kebutuhan rakyat selama lockdown diterapkan.

Pasalnya, menurut Pangi Syarwi, berdasarkan UU Karantina Kesehatan, kebutuhan rakyat harus ditanggung oleh pemerintah selama lockdown diberlakukan.

Baca Juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Pangi Syarwi: Lebih Jorok Dibandingkan Orde Baru

"Jujur aja gak sanggup kasih makan rakyat. Kalau lockdown berdasarkan UU Karantina Kesehatan, kucing dan tikus aja harus dikasih makan. Itu aja repot," kata Pangi Syarwi, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @pangisyarwi1, Sabtu, 31 Juli 2021.

Tangkapan layar cuitan Pangi Syarwi soal pernyataan Jokowi terkait lockdown./
Tangkapan layar cuitan Pangi Syarwi soal pernyataan Jokowi terkait lockdown./ Twitter @pangisyarwi1

Apa yang disampaikan Pangi Syarwi itu juga senada dengan pernyataan Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Said Didu mengatakan bahwa yang membuat rakyat menjerit bukanlah lockdown tapi karena kehidupannya tidak dijamin saat PPKM.

Baca Juga: Putuskan Berdamai dengan Lucky Alamsyah, Roy Suryo: Tapi Kasus Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray Tetap Lanjut

"Rakyat menjerit bukan karena lockdown tapi karena kehidupannya tidak dijamin saat semi lockdown (PPKM)," kata Said Didu, melalui cuitan Twitter @msaid_didu, Jumat, 30 Juli 2021.

Oleh karena itu, Said Didu mengusulkan kepada pemerintah agar menghentikan dulu proyek-proyek infrastruktur, pembelian senjata, dan gaji lembaga yang tidak perlu.

"Sebaiknya pemerintah hentikan dulu proyek-proyek infrastruktur, pembelian senjata, gaji-gaji lembaga yang tidak perlu (seperti BPIP, stafsus milenial) dan lain-lain, dan alihkan ke dana lockdown," kata Said Didu.

Baca Juga: Bangga Sang Anak Lulus S1 di Taiwan, Sopir Angkot: Saya Langsung Lari 'Hei Anak Saya Jadi Sarjana!'

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasan kenapa Indonesia tidak bisa melakukan lockdown seperti negara-negara lain di dunia.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa melakukan lockdown karena melakukan semi lockdown seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saja banyak masyarakat yang menjerit atau protes.

Hal itu disampaikan Jokowi saat acara "Pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021" di halaman Istana Merdeka, Sabtu, 30 Juli 2021.

Baca Juga: Anak Sopir Angkot Asal Bekasi Berhasil Lulus S1 di Taiwan, Awalnya Dihina Tetangga Bakal Jadi Pembantu

"Tidak bisa kita tutup, lockdown seperti negara lain," kata Jokowi.

"Lockdown itu artinya tutup total. Kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit untuk dibuka," sambungnya.

Jokowi lantas menyebut bahwa meski Indonesia melakukan lockdown, hal itu belum menjamin permasalahan pandemi Covid-19 bisa selesai.

"Kalau lockdown, kita bisa bayangkan, dan itu belum menjamin permasalahan bisa selesai," kata Jokowi.***

Editor: Rika Fitrisa

Sumber: Twitter @pangisyarwi1


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x