Eks Koruptor Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Mardani Ali Sera: Beban yang Buat BUMN Tak Bisa Bergerak Maju

Terakhir, Mardani Ali Sera mengimbau semua pihak untuk terus mengawasi semua penunjukan direksi dan komisaris BUMN.

"Kita awasi dengan seksama semua penunjukan direksi dan komisaris BUMN agar terpilih mereka yang berintegritas dan profesional," kata Mardani Ali Sera.

Seperti diketahui, Emir Moeis adalah mantan terpidana perkara korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung pada 2004 silam.

Baca Juga: Tegaskan Pemerintah Selalu Dengar Kritik Rakyat, Mahfud MD: Silakan Sampaikan Kritik, Itu Bukan Kriminal

Emir Moeis lantas divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender PLTU Tarahan, Lampung 2004 pada 14 April 2014.

Emir Moeis pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Emir Moeis agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasca ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.

Baca Juga: Syahrial Nasution Kritik Ngabalin yang Bully Rocky Gerung: Mungkin Otaknya Terperangkap Dalam Tutup Kepala

"Benar, berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021.

Ipi Maryati Kuding mengatakan, setelah diangkat dalam jabatan publik maka Emir Moeis terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN kepada KPK.