Network
PR BEKASI – 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal diangkut ke Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasannya ingin memboyong 56 pegawai KPK tak lolos TWK ke instansinya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat rekam jejak mereka dalam penanganan tindak pidana korupsi akan bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri.
Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan persnya pada Selasa, 28 September 2021.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaannya agar 56 pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN Polri.
Nanti 56 orang itu akan ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.
“Kami mendapatkan surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lampu hijau itu, langsung ditindaklanjuti oleh Polri dengan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kabar rencana pengangkatan 56 pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN Polri mendapat sorotan dari eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto mempertanyakan rencana tersebut sebagai pilihan atau sebuah solusi.
“Wouw. Ini opsi atau solusi?” kata Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @KataBewe, Rabu, 29 September 2021
Menurutnya rencana tersebut semakin membuktikan bahwa TWK digunakan untuk menghabisi pegawai KPK yang punya integritas.
“Yang pasti, makin terbukti. TWK hanya imajinasi pimpinan KPK untuk habisi insan KPK yang punya integritas,” ucap Bambang Widjojanto.
Menariknya lagi bahwa 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK malah dipercaya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat instansinya.
“Yang menarik, Kapolri meyakini, mereka bisa perkuat Polri kendati disingkirkan Ketua KPK sendiri,” tutur Bambang Widjojanto.***
