Network
PR BEKASI - Baru-baru ini pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari Husin Shihab yang baru saja mencabut laporan polisinya ke Greenpeace soal deforestasi hutan Indonesia.
Belum genap sepekan, Husin Shihab mencabut laporannya karena tidak ingin laporan tersebut dipolitisasi sejumlah pihak dan dianggap sebagai bentuk pemerintah anti kritik.
Menanggapi hal tersebut, Refly Harun bertanya kepada Husin Shihab bahwa dia sendirilah yang membuat Pemerintahan Jokowi terlihat anti kritik.
Baca Juga: Tak Ingin Presiden Jokowi Dicap Anti Kritik, Pelapor Greenpeace Indonesia Cabut Laporan
"Coba bayangkan, misalnya anda yang katakanlah pecinta Presiden Jokowi, apakah anda ingin Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak memenjarakan aktivis?," tanya dia.
Yang mana pada masa pemerintahannya, sambung Refly Harun, justru terjadi teror terhadap kebebasan berpendapat.
Seharusnya menurut Refly Harun, jika memang terdapat perbedaan pendapat silahkan sampaikan secara santun menggunakan data yang menurut Husin Shihab jauh lebih benar.
"Kan media sosial tak terbatas kalau perlu yang namanya klarifikasi ya silahkan," tuturnya seperti dirangkum Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Namun pihak yang mengklarifikasinya pun harus berkaitan dengan objek yang dituju Greenpeace, seperti Jokowi atau menteri-menterinya.
"Klarifikasi juga kan tergantung siapa yang dituju, ini yang dituju Presiden Jokowi yang melaporkan orang lain, kan aneh jadinya," ucapnya.
Jika Presiden Jokowi keberatan, kata Refly Harun, dia atau pihak istana seharusnya bisa mengajukan data sandingan untuk mengklarifikasi pernyataan Greenpeace soal deforestasi hutan Indonesia.
"Itu yang seharusnya ditempuh, ini tiba-tiba ada masyarakat yang nggak jelas juntrungannya, nggak ada kaitannya, tiba-tiba melaporkan dengan alasan dirugikan," tuturnya.
Baca Juga: Fadli Zon 'Disentil' Prabowo karena Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Wakil Rakyat Bukan Petugas Partai
Menurutnya, pihak kepolisian juga seharusnya lebih peka mengenai pelaporan-pelaporan semacam Husin Shihab ini.
Jangan lupa, sambung Refly Harun, bahwa Jenderal Sigit yang menjabat sebagai Kapolri saat ini tidak menginginkan hal-hal seperti ini berlanjut terus-menerus.
"Jadi hendaknya jangan menjadikan polisi sebagai musuh masyarakat hanya karena perilaku satu orang yang terus-menerus melaporkan karena perbedaan pendapat," ucapnya.
Apalagi menurutnya, yang dilaporkan adalah kegiatan-kegiatan jurnalisme. Maka dari itu Refly Harun meminta jika ada perbedaan pendapat ya silahkan ajukan hak jawab.
Baca Juga: Rincian Outfit Riding Presiden Jokowi Saat Jajal Sirkuit Mandalika, Sebagian Besar Buatan Jabar
"Kalau memang tidak juga puas silahkan ke dewan pers untuk dipersoalkan. Jadi ada mediasi ke pers, jangan tiba-tiba main lapor polisi," tuturnya.
Refly Harun pun meminta kepada masyarakat untuk mengakhiri kebiasan lapor-melapor ke polisi seperti Husin Shihab.
"Kalau lapor polisi soal pejabat menyalahgunakan kewenangan tidak apa-apa," ucapnya.
"Tapi kalau misalnya melapor polisi karena masyarakat menyampaikan data sandingan atau mengkritik pemerintah yang kemudian dianggap menyebar kebencian, ini adalah masalah demokrasi di Indonesia," tutup Refly Harun.
Penting untuk diketahui, Husin Shihab melaporkan Greenpeace Indonesia usai mengkritisi pidato Presiden Jokowi soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow.
Alasannya, kata Husin Shihab, karena pihaknya merasa dirugikan atas pernyataan Greenpeace terkait data deforestasi di Indonesia.
Menurutnya, data yang disampaikan Greenpeace Indonesia tidak sesuai dengan fakta dan menyesatkan.
Menurut Husin Shahab, Greenpeace telah memutarbalikkan fakta dengan menyebut bahwa deforestasi di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).
Baca Juga: Ridwan Kamil Komentari Unggahan Presiden Jokowi Tuai Gelak Tawa hingga Perdebatan Warganet
Oleh karena itu, menurut Husin Shihab, pernyataan Greenpeace ini telah menimbulkan keonaran.
Dia melaporkan Greenpeace dengan dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana Pasal 14 & 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atas dugaan ujaran kebencian atas nama antargolongan (SARA) sesuai dengan Pasal 28 (2) juncto Pasal 45A (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
Tak tinggal diam, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik menjawab atas tuduhan menyebarkan hoax atau berita bohong dalam pernyataan Greenpeace yang berujung pelaporan polisi itu.
Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar karena data yang digunakan sebagai acuan dalam mengkritisi pidato Jokowi terkait deforestasi di KTT COP26 Glasgow adalah data dari Kementerian Lingkungan Hidup atau data pemerintah.
Baca Juga: Luhut Janji Mundur Jika Terima Uang dari Bisnis PCR, Refly Harun: Tergantung Presiden Jokowi
"Artinya, kalau menuduh kami menyebarkan berita bohong berarti pelapor juga sama saja menuduh data pemerintah bohong. Greenpeace Indonesia dalam hal ini hanya menyampaikan beberapa bagian dari fakta yang tidak disampaikan oleh pemerintah sebagai penyeimbang informasi yang disampaikan kepada publik. Karena menurut kami publik berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang," tuturnya.
Kemudian, Kiki mengatakan dalam laporan ke polisi itu Greenpeace dituduh menyebarkan ujaran kebencian.
Kiki pun menilai tuduhan itu tidak berdasar karena dirinya mengaku tidak sama sekali ada kata-kata yang dapat dikaitkan dengan ujaran kebencian.***
