Network
PIKIRAN RAKYAT - Beberapa poin pada RUU Cipta Kerja mendapat penolakan terutama bagi kaum buruh. Mulai dari soal skema pengupahan yang menjadikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai satu-satunya acuan besaran gaji.
Selain itu, juga berkurangnya pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) penghapusan cuti khusus hingga soal pengaturan tenaga kontrak.
Kini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan Mahfud MD menanggapi adanya salah ketik dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menjadi persoalan.
Baca Juga: Generasi Milenial Rentan Depresi, Berikut 3 Aplikasi Konseling dan Meditasi Online
“Ndak ada banyak, cuman satu,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Selasa, 18 Februari 2020 seperti yang dikutip dari Antara oleh pikiranrakyat-bekasi.com.
Mahfud menjelaskan persoalan salah ketik hanya terjadi pada Pasal 170 yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah bisa mengubah ketetapan Undang-Undang.
Pasal 170 ayat 1 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja berbunyi, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategi cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.
Kemudian dalam ayat 2 berbunyi perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
“Kalau yang salah ketik itu hanya satu kan. Kalau yang dianggap bermasalah itu soal beda. Pendapat, soal aspirasi itu dibahas di DPR nanti,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya juga, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui bahwa ada kesalahan dalam pengetikan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Mahfud MD: RUU Cipta Kerja Bukan Undang-Undang Investasi, Jangan Dikaitkan dengan Investor
“Ya, tidak bisa dong PP melawan UU, peraturan perundang-undangan itu, saya akan cek, nanti di DPR akan diperbaiki mereka bawa DIM (draft isian masalah red.) untuk itu, gampang itu, teknis,” ucap Yasonna.
Lebih lanjut, dikutip dari situs resmi sekretariat kabinet Mahfud menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini berada di DPR sehingga masih dapat diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
”Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan dimana semua perbaikan baik karena salah maupun karena perbedaan pendapat itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR, itu saja,” jelas Mahfud.
Baca Juga: Tinggalkan Duka bagi Dunia Sinema Indonesia, Berikut Film yang Pernah Dibintangi Ashraf Sinclair
”Namanya RUU di dalam negara demokratis itu bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian oleh masyarakat, itu silakan saja dibuka,” tutupnya.***
