Network
PR BEKASI - Pada Selasa, 15 Februari 2022, ahli hukum tata negara, Refly Harun, menanggapi kabar Kantor Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi yang didemo.
Dalam komentarnya, dia menyatakan menyayangkan, tidak ada otoritas yang menemui kelompok tersebut untuk berdialog.
Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi menanggapi agar Refly Harun harus mengecek kembali informasinya sebelum berkomentar.
“Pengamat harus membiasakan double check dulu sebelum berkomentar, kecuali memang mau framing,” katanya, melalui keterangan resmi, Rabu, 16 Februari 2022.
Baca Juga: Heechul Super Junior Habiskan Uangnya dengan Cara Ini, Bukan untuk Beli Mobil dan Barang Mewah
Jodi Mahardi menyatakan, para demonstran telah diajak berkomunikasi tetapi memilih orasi di jalan.
“Dari Kemenko sudah ada niat baik untuk mengajak mereka berdialog dengan meminta perwakilan untuk bertemu. Tetapi dari pendemo sendiri juga sepertinya tidak mau dan lebih menginginkan orasi di jalan,” ujarnya.
Menurut Jodi, pada awal demonstrasi, yang disampaikan soal penolakan pemaksaan vaksin.
Akan tetapi disentil pula terkait antek China dan lain-lain.
Baca Juga: Song Kang Dibuat Malu Usai Dipuji oleh Park Min Young, Lawan Mainnya di Forecasting Love and Weather
"Harusnya memang tidak boleh pandemi ini menjadi, katakanlah, kesempatan bagi orang-orang untuk mengeduk kekayaan di atas penderitaan orang lain, misalnya," ujar Refly Harun dalam komentarnya, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.
Namun, dia mengungkapkan sayangnya hingga sampai saat ini masih belum ada otoritas yang menemui kelompok tersebut untuk berdialog.
"Padahal mereka minta dialog, itu yang patut disayangkan sesungguhnya," ujarnya, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Menurutnya, tidak diperbolehkan salah satu pihak merasa benar sendiri dengan tindakannya, melainkan harus ada dialog.
Menurut berita sebelumnya, pegiat media sosial Babeh Aldo dan aktivis Nico Silalahi, turut terlibat demo itu.***
