Network
Putusan kasasi tersebut diputuskan oleh majelis kasasi pada 7 Mret 2022 lalu.
Baca Juga: Big Hit Siap Debutkan Trainee A, Netizen Malah Beri Komentar Menohok
Adapun majelis kasasi yang terlibat antara lain Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh, dan Sinintha Yuliansih Sibarani yang merupakan anggota.
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Majelis kasasi disebut mempertimbangkan sejumlah hal dalam meringankan hukuman mantan Menteri KKP itu, salah satunya adalah kinerja selama menjabat sebagai menteri.
"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," ujar hakim.
Baca Juga: Aaliyah Massaid 'Kedatangan' BTS Saat Rayakan Ulang Tahun yang ke-20 Tahun
Dalam hal ini, Edhy disebut berhasil mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 pada 23 Desember 2016. Ia lalu menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020.
"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar," ujar hakim.
Hakim kasasi mengungkapkan bahwa pertimbangannya adalah dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020 mensyaratkan pengekspor mendapatkan benih dari nelayan kecil.
