Network
PR BEKASI – Selasa, 21 Juni 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengadakan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dewan Pers Indonesia bersama Polri menyepakati Memorandum of Understanding (MoU), kerja sama program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi untuk mencegah polarisasi saat pemilu 2024.
Dalam pertemuan antara Polri dengan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat di Indonesia.
“Kita juga tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi sehingga kemudian dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan,” kata Sigit dalam siaran pers, Selasa.
Baca Juga: Bukan Sekadar Menang atau Kalah, Pemilu 2024 Harus Beri Pembelajaran Positif untuk Masyarakat
“Terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu,” lanjutnya.
Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Kaltara Antara, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan, Sigit mengatakan dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global serta mempertahankan eksistensi di kancah dunia.
Dirinya akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik antara pers, rekan media dan kepolisian, karena sama-sama selalu berada dilapangan.
“Terima kasih atas kunjungan dari rekan dewan pers, kami akan terus bersinergi dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, media dan kepolisian karena kita sama-sama selalu berada di lapangan,” kata Sigit.
Baca Juga: Simak Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, Sudah Dimulai Sejak 14 Juni
Azyumardi Azra selaku Ketua Dewan Pers juga mengatakan dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, Dewan Pers bersama Polri memiliki keinginan yang sama, yaitu menjaga kohesi sosial.
Dirinya berharap agar teman-teman media tidak memakai diksi yang dapat memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai.
Tak hanya itu, Dewan Pers juga berharap peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks yang juga dapat menyebabkan perpecahan bangsa.
Maka dari itu, Dewan Pers bersama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik tersebut dan berharap pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi.***
