Network
PR BEKASI - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan merasa prihatin dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan bekerja sendiri menghadapi situasi krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
“Presiden, kok kayak kerja sendiri,” ucap Hergun, sapaan akrabnya seperti dikutip oleh pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi DPR Selasa, 30 Juni 2020.
Dirinya juga mempertanyakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan penyerapan anggaran kesehatan yang masih 1,8 persen.
Baca Juga: Lanjutkan Kenaikan, Harga Minyak Dunia Masih Dibayangi Kekhawatiran Pandemi Virus Corona
“Menurut Gubernur Bank Indonesia, warung di BI belum laku. Lah, kok begitu. Seolah mempertegas kurangnya koordinasi di dalam Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK),” kata Hergun.
Hergun menuturkan, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Juni lalu di media, stimulus bidang kesehatan yang dianggarkan sekitar Rp75 triliun baru terealisasi 1,54 persen.
Kemudian, stimulus di bidang perlindungan sosial, realisasinya mencapai 28,63 persen.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Titiek Soeharto Ikut Kawal Aksi Tolak RUU HIP di Jakarta
Untuk insentif dunia usaha realisasinya baru 6,8 persen, dukungan untuk UMKM realisasinya juga masih 0,06 persen.
Sementara itu, untuk pembiayaan korporasi realisasinya juga masih 0 persen.
“Benarkah serapan rendah karena tidak kerja, ataukah belum ada uangnya?," tanya politikus Partai Gerindra ini.
Baca Juga: Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Imam Nahrawi Dihukum 7 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta
Diketahui, Jokowi juga menginstruksikan agar belanja-belanja di kementerian yang dilaporkan dinilai masih biasa saja segera dikeluarkan dan dibelanjakan secepat-cepatnya.
Menurut Hergun, hal itu penting lantaran semakin cepat uang beredar ditengah masyarakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat.
Terlebih anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 dianggarkan sebesar Rp686,2 triliun.
Baca Juga: Tak Miliki Pengalaman sebagai Penjaga Pantai, Seorang Wanita Selamatkan 2 Anak yang Nyaris Tenggelam
Rinciannya, bidang kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.
Sementara sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 triliun serta pembiayaan korporasi Rp44,57 triliun.
Legislator asal Sukabumi ini menyebutkan, saat ini perekonomian sedang menurun.
Baca Juga: Geser DKI Jakarta, BNN Umumkan Sumatra Utara Jadi Daerah Pengguna Narkoba Terbanyak di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2020 merosot menjadi 2,97 persen.
Sejumlah kredit pun saat ini tengah dilakukan restrukturisasi, seperti UMKM yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp400-500 triliun.
“Krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Namun yang namanya perilaku pemilik uang tetap sama. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nasabah pastinya akan memilih bank dengan risiko lebih kecil," tuturnya.
Baca Juga: BMKG: Waspada Hujan Lokal Disertai Kilat dan Angin Kencang Berpotensi Melanda Sejumlah Wilayah Jabar
Menurutnya, krisis bukan tidak mungkin terulang di tahun 2020 apabila tidak menjaga suasana confidence di industri keuangan, khususnya perbankan.
Oleh karena itu menurutnya, psikologis nasabah harus dijaga. Bank sekecil apa pun yang jatuh akan menimbulkan 'luka' bagi kepercayaan nasabah, kecuali terdapat penjaminan 100 persen.
Dirinya juga menambahkan, persoalan flight to quality ini tengah menunggu momentum untuk bergerak.
Baca Juga: Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan JPU KPK
“Kita semua harus menjaga agar tidak sampai masuk ke krisis keuangan. Jika toh harus kena, tetapi tidak menghancurkan seperti tahun 1998 lalu. Sudah waktunya pula, kita semua punya sense of crisis," imbuhnya.***
