Network
PR BEKASI - Buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait hak tagih (cessie), Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra akhirnya berhasil ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Kamis, 30 Juli 2020 malam.
Sebelum ditangkap, dalam sebulan terakhir ini nama Djoko Tjandra menjadi bahan perbincangan hangat di hampir semua media daring di Tanah Air lantaran dapat dengan leluasa berkeliaran meski tersandung kasus penggelapan dana perbankan.
Selain itu, terdapat keterlibatan tiga jender polisi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang turut memudahkan aksinya melakukan perjalanan keluar-masuk di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Baca Juga: Kejutkan Siswa Saat Belajar Online, Sosok Misterius Terlihat Melewati Belakang sang Guru
Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa kasus Djoko Tjandra harus dapat dijadikan pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara, Yasonna Laoly pun mengapresiasi pihak Polri dengan memproses pidana anggotanya, sekalipun berpangkat jenderal.
Selain itu, dirinya mengapresiasi atas keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra.
Baca Juga: Jika Mobilitas Warga Tidak Menurun, Opsi Ganjil Genap Kendaraan Bermotor di Jakarta Akan Diterapkan
"Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra," ucap Yasonna Laoly.
Namun, Yasonna Laoly mengatakan bahwa pencopotan terhadap tiga jenderal yang turut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ini dinilai tidak cukup.
"Bahkan harus diikuti dengan proses pidana," kata dia.
Baca Juga: Alasan Bela Diri, Bambang Soesatyo Minta Kapolri Pertimbangkan Penggunaan Peluru 9 mm untuk Sipil
Dengan adanya tindakan tersebut, Yasonna Laoly berharap bahwa hal itu bisa dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi oknum dari lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum di Indonesia.
"Negara tidak akan berkompromi soal ini," ujarnya.
Untuk diketahui, Djoko Tjandra menjadi buronan atas kasus BLBI yang juga terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali sebesar Rp546 miliar masuk dalam daftar buronan interpol sejak 2009.
Baca Juga: Tengah Asik 'Botram' di Pinggir Tol, Satu Keluarga Ini Viral Usai Ditegur Pihak Kepolisian
Sejak 2009, ia telah meninggalkan Indonesia.
Sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya, ia terbang ke Papua Nugini (PNG) dengan pesawat carteran.
Dalam kasus yang dilakukannya, Djoko Tjandra telah diputuskan bersalah oleh MA dan harus dijebloskan ke dalam jeruji besi selama dua tahun.
Baca Juga: Sebut 38 Terpidana Korupsi Masih Buron, IPW: Peran Lobi NCB Interpol Polri Perlu Ditingkatkan
Sejak itu lah ia mengubah identitasnya menjadi Joe Chan dan memilih berganti kewarganegaraan ke penduduk PNG.***
