Network
PR BEKASI - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyatakan beragam program terkait pengadaan dari pemerintah perlu kebijakan yang benar-benar berpihak dan memberikan nilai tambah bagi UMKM di berbagai daerah.
"Belanja pengadaan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UMKM dengan menciptakan permintaan pasar," ungkapnya, dalam rilis di Jakarta, Minggu, 06 September 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurutnya, hal tersebut dinilai sejalan dengan sasaran strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) dalam rangka mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai tambah bagi UMKM, terlebih di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Baca Juga: Viral, Kisah Haru Juara Olimpiade Internasional yang Gagal SNMPTN dan SBMPTN
Puteri juga mengingatkan bahwa capaian evaluasi kinerja pengadaan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2019 masih belum optimal.
Hal tersebut terkait dengan data realisasi rencana pengadaan K/L dan Pemda yang dinilai masih terbilang rendah, yaitu senilai 78.2 persen atau Rp885.9 triliun dari Rp1.133,4 triliun total target belanja pengadaan pemerintah.
"Dengan angka realisasi perencanaan pengadaan yang belum optimal, artinya, perlu dilakukan percepatan rencana belanja pengadaan agar serapan anggaran ini dapat optimal dan dipastikan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jangan sampai hal ini terulang dan menjadi tren pengadaan di tahun 2020 dan seterusnya," tutur Puteri.
Baca Juga: Masuk Top 14 Digitarasa, Bakwan Juwarak Pontianak Semakin Naik Daun di Jakarta
Dia mengatakan, untuk hal tersebut, LKPP harus terus menjalin kerja sama dengan K/L dan Pemda untuk mendorong mereka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.
Sebelumnya, LKPP pun telah meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk UMKM sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo terkait kebijakan stimulus ekonomi untuk UMKM.
Selain itu, terdapat pula peluncuran Aplikasi Belanja Langsung (AbeLa) yang merupakan portal belanja langsung yang memudahkan penetrasi bagi UMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca Juga: Cek Fakta: Covid-19 adalah Certificate of Vaccination Identification with Artificial Intelligence?
Pingkan Aurine Kosijungan selaku Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi untuk menghindarkan Indonesia dari dampak resesi terhadap ekonomi.
"Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul, konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada," ungkapnya.
Menurut Pingkan salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Apalagi data resmi statistik jumlah penduduk miskin secara bulanan menunjukkan kenaikan dari 25.1 juta menjadi 26.4 juta pada Maret 2020 lalu.
Baca Juga: Ditangkap dan Dinyatakan Positif Konsumsi Narkoba, Reza Artamevia Minta Maaf
"Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin," ucapnya.
Dia juga mengatakan, dengan melihat kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tanggah kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia, akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Termasuk dalam hal konsumsi, sehingga mereka juga perlu dibantu.***
