Network
Menurut Lili, dari 1074 keluhan yang diterima pihaknya, ada hampir 500 aduan terkait tidak menerima bansos meski sudah terdaftar.
Atas keluhan itu, KPK sudah menyalurkannya kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan masing-masing pemerintah daerah.
"Di sini dilihat pentingnya validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penerima bantuan, validasi data utama untuk meminimalisasi keluhan tersebut, dan kita sarankan kepada Pak Menteri dan jajaran agar ada orang dari kementerian yang ikut mengawasi JAGA Bansos, sehingga tidak lama di-follow up," kata Lili.
Baca Juga: 59 Negara Tutup 'Pintu' untuk Indonesia, DPR: Bukti Ada Masalah dalam Penanganan Covid-19 di RI
Lili pun menilai, pentingnya edukasi ke masyarakat mengenai penerimaan bansos tersebut. Sehingga ada kesadaran dalam diri masyarakat bahwa penerima bansos ini bukan hanya penerima yang butuh secara fisik, tapi juga secara mental.
Artinya baik penerima ataupun penyalur bansos harus memiliki kesadaran kiri untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, agar sampai Desember nanti penerima dana bansos lebih pasti orangnya.
Sedangkan Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa penerima bansos tidak boleh berganda.
Baca Juga: Fakta atau Hoaks: Bendera PID Perjuangan Disebut Dilarang Dipasang di Sumatra Barat
"Perlu ada pemahaman bahwa mereka yang belum menerima bansos dari pusat bisa saja memang sudah menerima dari pemerintah daerah atau mereka yang sudah menerima bansos secara reguler, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, tidak bisa lagi menerima bansos khusus untuk Covid-19," kata Juliari.
Menurut Juliari, kementeriannya masih punya sisa waktu 4 bulan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bansos tersebut.
