Network
PR BEKASI - Di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, penyelengaraan Pilkada Serentak 2020 menuai perdebatan publik dari berbagai kalangan.
Penolakan kelanjutan pelaksanaan Pilkada 2020 terjadi setelah melihat semakin tingginya angka kasus positif di Indonesia yang diikuti dengan kabar beberapa pejabat pemerintah yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Tentu sebagian besar pihak menginginkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pandemi Covid-19 di Indonesia mereda dan dapat ditangani dengan lebih baik. Hal serupa juga didengungkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca Juga: Donald Trump Tunjuk Kandidat Hakim Agung, Joe Biden: Buat Keputusan Sesuai Hati Nurani
Dengan mempertimbangkan berbagai hal dan juga melihat kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, maka PBNU meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.
Hal itu diperlukan agar upaya penanganan wabah Covid-19 bisa optimal, tanpa menimbulkan risiko terciptanya klaster baru.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj menilai, Pilkada serentak tahun 2020 banyak mudharat alias cenderung menyebabkan keburukan di tengah situasi pandemi Covid-19.
"Ya banyak mudharatnya," kata Said Aqil pada Senin, 21 September 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Bantah Kabar Pelajaran Sejarah Akan Dihapus, Sekjen PDIP Beri Apresiasi
Dirinya juga mengungkapkan, keputusan PBNU yang meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan hingga berakhirnya proses tanggap darurat Covid-19, penuh dengan pertimbangan yang matang.
"Sebenarnya pemikiran itu sudah lama, sekitar satu bulan, tapi masih memikirkan dan merenungkan. Tapi melihat tanda-tanda pandemi ini semakin meningkat (akhir-akhir ini), makanya kita keluarkan imbauan," tutur Said Aqil.
Menurut Said Aqil, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan, ketimbang memaksakan gelaran Pilkada Serentak 2020.
"Karena kita prioritaskan kemanusiaan dan keselamatan rakyat. Masalah politik bisa ditunda, tapi keselamatan tidak bisa ditunda," ujar Said Aqil.
Baca Juga: Detik-detik Gundam Setinggi 18 Meter di Jepang Mulai Bergerak, Dunia Robot Jadi Kenyataan
Menurutnya, PBNU telah meminta penundaan bukan berarti dirinya pesimis, tapi melihat banyaknya kasus positif yang bahkan sudah menginfeksi beberapa tokoh ulama.
"Bukan berarti kita pesimis dan nakutin, atau mendahului takdir Allah SWT, tidak, sama sekali tidak. Tapi melihat tanda-tanda, fenomena, dan gejala semakin meningkat di pandemi ini. Dan beberapa kyai sudah menjadi korban," kata Said Aqil.
Untuk itu, Said Aqil berharap agar anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.
"Realokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial. Selain itu perlu adanya peninjauan ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbukan mudharat berupa politik uang, dan politik biaya tinggi," kata Said Aqil Siraj.***
