Network
PATRIOT BEKASI - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyatakan bahwa pemetaan risiko dilakukan untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program pembangunan perumahan.
Upaya manajemen risiko tersebut guna memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pemetaan profil risiko pembangunan infrastruktur perumahan.
Pelaksanaan program pembangunan perumahan pemerintah memiliki risiko yang dapat muncul kapan saja.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perumahan berusaha melakukan pencegahan dan pemetaan risiko secara proaktif.
Beberapa profil risiko yang dihadapi termasuk risiko kinerja, risiko layanan, risiko kecelakaan kerja, hingga risiko reputasi.
Iwan menjelaskan bahwa ada tujuh kunci pengelolaan risiko pembangunan infrastruktur perumahan yang diterapkan, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, Tepat Manfaat, Tanpa Temuan, dan Tanpa Pengaduan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan tiga pendekatan.
Pertama, pendekatan struktural dengan membentuk unit kerja yang menangani pencegahan tindak korupsi, menyusun sistem informasi yang terbuka dan transparan, serta membangun regulasi yang lebih detail dan komprehensif.
Kedua, pendekatan kultural dengan melakukan perubahan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.
Ketiga, pendekatan spiritual dengan mengarahkan pegawai untuk meluruskan niat dalam menjalankan tugas dan meningkatkan keimanan.
Iwan menegaskan bahwa upaya ini dilakukan agar hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan Kementerian PUPR dapat bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pihaknya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan anti korupsi.
Melalui pemahaman dan komitmen pegawai di Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di seluruh provinsi.***
