Network
PATRIOT BEKASI - Hal yang disoroti Gamal ketika ia mengungkapkan hal tersebut pada akun Tiktok-nya @bro.gamal kasus parkir liar di pantai membayar tiket sampai tiga kali.
Gamal menyebut juga sama seperti parkir liar di daerah wisata seperti tempat sumber air panas daerah Bogor pengunjung membayar 3 kali.
Pertama Gamal menyebut pengunjung membayar parkir, kedua membayar lagi di pintu masuk tempat wisata, ketiga membayar lagi untuk berendam.
Baca Juga: Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Meninggal Dunia
Selain itu, dia mengungkapkan di jalan alternatif untuk ke Puncak Bogor terdapat orang yang tiba-tiba meminta pungutan liar setiap pengunjung yang melewati jalan itu.
Menurutnya, pelaku pungutan liar lebih baik membuat warung disekitar daerah wisata agar ramai wisatawan dan bukan memalak wisatawan. Bagi Gamal tindakan parkir liar adalah salah satu bentuk pungutan liar.
Caleg DPRD DKI Jakarta yang tidak Memiliki Baliho juga tanpa bagi Sembako
Fariz Egia Gamal selain seorang influencer atau pegiat media sosial youtube dan tiktok ia juga tercatat sebagai calon anggota legislatif DPRD provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan 7 (Kec. Cilandak, Kec. Kebayoran Baru, Kec. Kebayoran Lama, Kec. Pesanggrahan, Kec. Setiabudi) dan maju bersama partai Gelora.
Dia memperoleh jumlah suara 21.287 terbesar ketiga dari daftar caleg partai Gelora lainnya di Dapil 7 DPRD DKI Jakarta setelah Nidiarti dengan 24.838 suara dan Andy Betdrio dengan 22.552 suara.
Padahal, Gamal mengklaim dirinya salah satu caleg yang tanpa menyebarkan satupun baliho dan tanpa menyebarkan sembako ke warga.
Dia hanya bersuara melalui media sosial youtube dan tiktok tetapi miliki suara yang tidak kalah banyak. Jika dirinya terpilih menjadi anggota legislatif DPRD DKI Jakarta ia ingin masuk komisi B berkaitan dengan perhubungan.
Hal yang Ingin Dikerjakan ketika Terpilih Menjadi Anggota Dewan
Gamal mengungkapkan lewat akun youtubenya, jika ia bisa terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan masuk pada Komisi B ia ingin membentuk tim untuk menanggulangi parkir liar.
Dia juga ingin mendapatkan akses nomor telepon petugas Dinas Perhubungan, guna berkomunikasi menertibkan persoalan warga yang parkir liar depan rumah dan orang yang membuat acara hajatan di jalan umum.
Menurutnya, parkir tidak di garasi rumah dan membuat hajatan di jalanan umum berdampak menghalangi mobilitas warga di jalan tersebut, dan ini tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 dalam pasal 140 ayat 1-3.
Selain itu, dia juga menyoroti pemukiman liar di bantaran kali Jakarta yang seharusnya di normalisasi dan membuat bangunan liar di bantaran kali berdampak merugikan orang lain yang mengakibatkan banjir.***
