Network
“Itu sudah mencerminkan bahwa negara sebenarnya tidak menjadikan penyelesaian atau penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan juga kasus pelanggaran HAM berat lainnya seperti penghilangan paksa itu, untuk segera diselesaikan pada rezim Joko Widodo hari ini, ungkap Fatia.
Senada dengan KontraS, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan pengangkatan Brigjen Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.
Kemudian Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Sejumlah Perumahan Tempat Karyawan Kena Imbas Penyebaran Covid-19 dari Klaster Industri di Bekasi
Sebelumnya, Prabowo juga mengangkat Chairawan Kadasryah Nusyirwan sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1869/M/XII/2019.
“Nama-nama tersebut sangat tidak layak menjadi pejabat publik, karena rekam jejaknya pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998,” tutur Nelson Nikodemus Simamora.
Nelson merupakan Kepala Advokasi LBH Jakarta, yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Baca Juga: Kaukus Ekonom Hijau Sebut Polusi Udara Bisa Sebabkan Krisis seperti Pandemi Covid-19
Untuk itu, Koalisi menuntut Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Pertahanan yang membuat beberapa kebijakan yang kontraproduktif dalam pemajuan HAM, proses reformasi sektor keamanan, serta dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang.
“Kami menuntut Presiden untuk mencopot seluruh pihak yang tergabung dalam Tim Mawar, yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998, dari jabatan publik,” ungkap Nelson.
