Network
PR BEKASI - Sejak disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU), gaung penolakan terhadap Omnibus Law semakin keras terdengar.
Tak hanya datang dari kalangan buruh dan juga pekerja yang merasa telah dirugikan, karena hak-haknya telah dirampas dan dihilangkan, sejumlah penolakan pun muncul dari berbagai lembaga ataupun fraksi DPR.
Salah satunya adalah Fraksi PKS yang sejak awal hingga pengesahan pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin, secara tegas telah menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Keluhan UU Cipta Kerja Banjiri Cerita Jokowi Soal Pertanian, Warganet: Untung Saya Tinggal di Bekasi
Kali ini, setelah dengan keras hati DPR mengesahkan UU Cipta Kerja yang dinilai sejumlah pihak kurang optimal karena minim aspirasi publik, Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan yang luas terhadap UU Cipta Kerja.
Caranya, menurur Ahmad Syaikhu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut UU Cipta Kerja.
Permintaan itu disampaikan Ahmad Syaikhu setelah melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Jadi Polemik, Ridwan Kamil: Terima Dulu Saja, Nanti Dievaluasi 1-2 Tahun
"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Ahmad Syaikhu yang baru satu hari menjabat sebagai Presiden PKS di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
