Network
Rocky juga mengatakan hingga saat ini sudah banyak kepala daerah hingga DPRD yang mulai menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
Namun ia menyayangkan, sifat pemerintah yang seolah acuh tak acuh terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Ini saya kira, tidak dihitung dan diperhatikan oleh pemerintah saat ini," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 9 Oktober 2020.
Pendiri Setara Institute itu juga menyesalkan kenapa pemimpin negara yang berusaha menyelesaikan UU Cipta Kerja ini secepat mungkin malah tidak bertanggung jawab, alhasil menurutnya para menterinya pun seperti berusaha menghindar membahas masalah terkait hal ini.
Baca Juga: Polisi Sebut Puluhan Remaja yang Ikut Demo Tolak Omnibus Law di Depok Dijanjikan Uang
"Presiden kan memerintahkan supaya cepat diselesaikan UU itu, ingin agar supaya investasi langsung masuk lalu ditambahkan oleh Airlangga, dengan tujuan supaya jelas pertumbuhan di Indonesia sekarang," ucapnya.
"Sekarang setelah UU ini ditetapkan, presiden kabur, padahal presiden yang mesti menjaga momentum ini, karena dia yang memaksakan ini, sekarang menteri-menteri berupaya untuk mengelak, sekadar menerangkan bagian dia, padahal ini satu paket namanya Omnibus Law, seluruh menteri bertanggung jawab secara keseluruhan isi UU itu," tuturnya menambahkan.
Setelah melihat Airlangga dan menteri-menteri lainnya berbicara di depan pers, menurutnya para menteri-menteri ini takut terhadap pers dan tidak paham isi keseluruhan UU Cipta Kerja tersebut.
"Saya lihat tadi malam Airlangga memimpin 20 punakawan dan menteri-menteri kabinet, setiap menteri ngomong tentang bidangnya aja, dan semuanya takut menatap pers. Artinya menteri-menteri ini tidak paham isi keseluruhan dan berupaya untuk sekadar menjelaskan bagiannya saja," ungkapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan: Kerusakan Fasum DKI Jakarta Akibat Demo Sekitar Rp25 Miliar
