FOINI Desak Presiden dan Pimpinan DPR Bertanggung Jawab atas Sesatnya Informasi UU Ciptaker

Terhadap hal itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyatakan bahwa Presiden dan pimpinan DPR bertanggung jawab atas kesesatan informasi UU Cipta Kerja di masyarakat.

FOINI menyesalkan buruknya keterbukaan informasi selama proses berlangsungnya UU Cipta Kerja hingga kini.

Baca Juga: DKI Jakarta Mulai PSBB Transisi, Ganjil Genap Masih ditiadakan dan Sekolah Masih Daring

Sikap terburu-buru yang dilakukan pemerintah bersama DPR juga dianggap telah mengurangi ruang partisipasi publik dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang utuh, cepat, dan akurat.

Ketidakterbukaan tersebut akhirnya memungkinkan timbulnya disinformasi ditengah masyarakat dan juga tuduhan hoaks seperti yang diucapkan Presiden Jokowi pada siaran persnya dalam tanggapan terkait perkembangan situasi UU Cipta Kerja.

Selain itu dalam hal penyusunan, diketahui bahwa pembahasan UU Cipta Kerja tidak mencapai target yang seharusnya dilakukan melalui 64 kali rapat oleh DPR, melainkan hanya 58 kali rapat.

Baca Juga: dr. Tirta Sambut Positif PSBB Transisi Jilid 2 Jakarta, Warganet: Jelas Lah Orang Dikit Lagi Pilkada

Karena itu, FOINI menganggap tuduhan hoaks pemerintah kepada warganya melalui aparat merupakan bentuk tindakan yang represif.