Network
PR BEKASI - Keluarnya Ferdinand Hutahaean dari Demokrat tengah menjadi buah bibir di sebagian masyarakat. Keputusannya tersebut dibuktikan dengan pemberian surat pengunduran diri beberapa waktu lalu.
Ferdinand kini resmi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen VII DPP Partai Demokrat.
Terkait pengundurannya, sejumlah pihak berpendapat keputusannya keluar karena adanya perbedaan pendapat dalam lingkup internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Usai 20 Tahun Dipoligami, Nita Thalia Resmi Gugat Cerai sang Suami
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, alasan mundurnya politisi Demokrat tersebut, karena kepemimpinan Ketua Umum yang sekarang dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"AHY jadi ketua umum menjadi salah satu bagian saya keluar. Karena demokrasi tidak berjalan," tutur Ferdinand.
Ferdinand Hutahaean mengutarakan bahwa dirinya merasakan suatu perbedaan usai AHY terpilih secara aklamasi melalui Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu.
Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga mengaku bahwa pandangannya terhadap COVID-19 dan Omnibus Law juga berbeda.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law Berakhir Ricuh, Pakar: Negara Bisa Bersikap Otoriter
"Ya memang sejak bulan Maret itu, ditambah beda pandangan soal mekanisme penanganan Covid-19. Terakhir soal UU Cipta Kerja," ucap Ferdinand Hutahaean.
Seperti diketahui salah satu Fraksi Demokrat merupakan salah satu yang menolak putusan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu.
Terkait pandangannya terhadap Undang-undang Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean berpandangan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan yang positif untuk bangsa.
"Saya melihat justru UU ini rohnya adalah Pancasila untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan berkeadilan sosial," tuturnya.
Baca Juga: Angkat Bicara Soal Dalang Demo Tolak Omnibus Law, SBY: Sebaiknya Negara Ungkao Saja, Jangan Hoaks
Sementara itu, Ferdinand Hutahaean telah menyampaikan surat pengundurannya langsung dengan mendatangi DPP Partai Demokrat, disertai KTA miliknya sebagai kader, Senin, 12 Oktober 2020.***
