Network
PR BEKASI – Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengungkapkan bahwa Semangat Undang-undang Cipta Kerja memang ditujukan untuk menangkal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Selasa, 13 Oktober 2020, ia menerangkan, namun di tengah proses penyusunan RUU tersebut, pandemi COVID-19 melanda tanah air.
Akibatnya, ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi merosot drastis hingga minus dan gelombang PHK justru muncul lebih awal mendahului prediksi sebelumnya.
Baca Juga: Rayakan Hari Tanpa Bra, Pakar Ungkap Efek Samping bagi Payudara Wanita Jika Tidak Pakai Bra
“Jadi enggak akan mungkinlah buat UU hanya untuk mencelakakan warganya,” kata Tadjuddin.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sejak 2018 lalu.
Sehingga, menurutnya, dalam situasi krisis saat ini tidak ada cara lain, kecuali mendatangkan investasi untuk kembali memulihkan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada aspek ketenagakerjaan.
“UU Cipta Kerja merupakan payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen),” jelasnya.
Baca Juga: Ungkap Alasan Keluar dari Demokrat, Ferdinand Hutahaean: AHY Jadi Ketum, Demokrasi Tidak Berjalan
Diketahui, beberapa hari yang lalu dilakukan demonstrasi oleh buruh dan mahasiswa yang menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja karena dinilai hanya akan menguntungkan pihak pengusaha saja.
Selain itu, protes yang dilakukan tersebut karena cara DPR RI yang melakukan sidang pengesahan UU Cipta Kerja dinilai kurang transparan.
Sehingga, sebagian masyarakat tidak terima dengan keputusan DPR tersebut.
Demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan hingga merusak fasilitas umum juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Akibat dari demonstrasi tersebut hingga disorot oleh media internasional.***
