Pudarnya integritas tersebut terlihat dari bagaimana dilanjutkannya pembahasan perihal kenaikan gaji serta usulan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga miliaran rupiah.
"Akan tetapi, praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Pasalnya, Ketua KPK-nya saja Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu," lanjutnya.
Menurut Kurnia, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, seharusnya bisa memahami dan peka bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat kelesuan ekonomi.
"Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah tersebut," kata Kurnia.
Baca Juga: Harga Kopi Gayo Anjlok, Petani Tagih Jokowi: Pemerintah Tidak Ada Keseriusan
Menurutnya KPK saat ini belum memiliki prestasi mencolok yang diperlihatkan baik pimpinan maupun Dewan Pengawas.
"Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," kata Kurnia.
Anggaran mobil dinas KPK juga mendapat sorotan dari mantan Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 (KPK jilid IV), Saut Situmorang yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara mobil dinas dengan kinerja dari pimpinan, baik dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun kinerja lain.
Dalam keterangannya, Saut Situmorang menjelaskan bahwa saat bertugas di KPK, dirinya mengaku memakai Innova selama 4 tahun dan 'aman-aman saja'.
Selain itu, Saut Situmorang juga mengatakan walaupun tidak ada mobil dinas jabatan sebelumnya, namun selama 4 periode berjalannya KPK, performa pimpinan KPK dan pegawainya dalam keadaan baik.***
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: ANTARA