Network
PR BEKASI - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memperingatkan jajaran menterinya untuk lebih berhati-hati terhadap pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air.
Jokowi berharap agar semua hal dan konsep mengenai vaksin dapat dikomunikasikan jelas tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga tidak menimbulkan gelombang penolakan, layaknya Undang-Undang Cipta Kerja.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks. Menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian seperti UU Cipta kerja," tutur Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: Kakek 74 Tahun Dimasukkan ke Kotak Pendingin Semalaman, Polisi Tetapkan Pihak Keluarga Jadi Terdakwa
"Ini saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik, terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa," ucapnya menambahkan.
Joko Widodo menegaskan, tidak semua hal perlu disampaikan ke publik, termasuk diantaranya mengenai harga vaksin itu sendiri.
"Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," tuturnya sebagaimana dikutip Pikiranrakya-Bekasi.com dari RRI, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Terungkap, Polisi Berikan Keterangan Terkait Alasan Cai Chan Pan Bunuh diri di Tengah Hutan
Tak lupa, Joko Widodo juga mengingatkan mengenai implementasi pemberian vaksin COVID yang harus dilaksanakan secara hati-hati.
"Kemudian titik kritis dari vaksinasi adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah. Implementasi tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik. Proses-proses komunikasi publik ini betul-betul disiapkan. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelaskan, harus detail," ucapnya.
Hal terpenting, Joko Widodo tidak ingin terjadi miskomunikasi antara publik dengan pemerintah mengenai vaksin yang kemudian dimanfaatkan, sehingga terjadi chaos dalam implementasi vaksin.
Baca Juga: Mengaku Dipuji Bank Dunia, Sri Mulyani: UU Cipta Kerja Dianggap Mampu Menarik Investasi
"Jangan dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi. Karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi sulit," ungkapnya.
Adapun pengadaan vaksinasi, Joko Widod ingin agar diatur sedetail mungkin. Untuk vaksin gratis, Jokowi memerintahkan agar diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk vaksin mandiri (bayar), diatur oleh Kementerian BUMN.
"Juga perlu saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya, untuk vaksin gratis, untuk rakyat urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas, kalau ngga seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ucapnya.
Baca Juga: Gejala Norovirus Baru Muncul Setelah 24 Jam Terinfeksi, Berikut Cara Mengatasinya
Perlakuan terhadap vaksin yang didatangkan ke Indonesia pun juga mendapat perhatian Joko Widodo.
"Jangan menganggap enteng, ini tidak mudah. Training membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena ini dalam jumlah yang banyak. Karena vaksin ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang beda-beda," katanya.
Joko Widodo bahkan mengimbau untuk melibatkan pula Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Ditanya Apa yang Akan Dilakukan Jika Jadi Presiden RI, Ahok: Langsung Ada Pemutihan Dosa-dosa Lama
"Saya minta dilibatkan WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training sehingga standarnya menjadi jelas. Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini. Setelah saya pelajari, semakin hari, saya yakin tidak mudah," tuturnya.
Indonesia akan mendatangkan sekitar 11 juta dosis vaksin dari AstraZenica di bulan April 2021, sehingga totalnya menjadi 100 juta dosis. Selain dari AstraZenica, Indonesia juga mendatangkan vaksin dari G42 UEA dan juga dari Sinovac, Tiongkok.***
