Network
PR BEKASI - Setahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat sejumlah penilaian dari Politikus Partai Gerindra Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, beban rakyat dan negara kian berat.
"Kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir, apalagi enam tahun terakhir, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, cukup jelas saya melihat ada banyak sekali kemunduran yang telah kita alami. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat," kata Fadli Zon, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Fadli Zon Official, Rabu, 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Imbas dari Pemenggalan Guru Sejarah di Prancis, Mendagri Tutup Masjid Selama 6 Bulan
Dirinya mencatat, ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Jokowi berlangsung.
“Pertama, adalah beban utang. Akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tunakonsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yang sangat berat," kata Fadli Zon.
Mengutip dari laporan Bank Dunia, International Debt Statistics 2021, Fadli Zon menjelaskan utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah.
Saat ini, utang luar negeri Indonesia lebih dari 402 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.000 triliun, jauh lebih besar dibandingkan utang Argentina, Afrika Selatan, ataupun Thailand.
Baca Juga: Nilai Kans Ahok Jadi Presiden di Masa Mendatang, Pengamat: Sangat Kecil, Karena Beberapa Hal
Selain utang luar negeri, tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar 4.3 miliar dolar US dengan tenor 30 tahun. Artinya, utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050.
"Jadi, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara. Pemerintahan justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban bagi anak cucu kita nanti. Warisan gunungan utang,” ujar Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, total hutang pemerintah per Agustus lalu mencapai Rp5.594,9 triliun, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp20.5 juta.
Lalu yang kedua adalah beban hukum. Menurut dia, kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan Jokowi sangat kasat mata.
Baca Juga: Makan Mi yang Disimpan Lebih dari Setahun di Kulkas, Sembilan Anggota Keluarga Tewas Keracunan
“Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi. Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi Omnibus Law Cipta Kerja, satu undang-undang sapu jagat yang langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yang berlainan," kata Fadli Zon.
Menurutnya, pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk pengrusakan hukum.
Sejauh yang pernah dipelajarinya, Fadli Zon melihat bahwa Omnibus Law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang, tapi kebanyakan kurang dari jumlah itu.
"Itu pun perlu digarisbawahi, sebagian besar proses perumusan Omnibus Law umumnya, hanya mencakup satu isu atau bidang kerja, bukan menerabas berbagai bidang secara semena-mena," kata Fadli Zon.
Baca Juga: Tanda-tanda Kiamat Kecil Telah Bermunculan, Pahami 5 Trik Ini Agar Terhindar dari Fitnah Dajjal
Fadli Zon juga mengungkapkan, dia tidak melihat kebijakan Omnibus Law tersebut sebentuk kebijakan deregulasi.
“Deregulasi adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi keleluasan pada mekanisme pasar. Tapi Omnibus Law yang kemarin disahkan dan juga paket-paket kebijakan ekonomi yang jumlahnya tak masuk akal, tidak tepat disebut deregulasi. Yang tepat mungkin, bisa dikatakan sebagai konsolidasi kekuasaan presiden,” tutur Fadli Zon.
Jadi menurutnya, alih-alih menciptakan kepastian dan stabilitas, Omnibus Law sudah terbukti hanya akan melahirkan konflik dan instabilitas saja.
Hal itu dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan kalangan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.
Baca Juga: Setahun Beban Rakyat Kian Berat, Fadli Zon Beberkan 4 'Dosa' Jokowi-Ma'ruf Terasa Sampai Anak Cucu
Kemudian beban yang ketiga adalah beban perpecahan. Fadli Zon mengatakan, saat ini, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
Misalnya, Menteri Agama berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya.
"Pancasila yang seharusnya menjadi alat pemersatu, melalui draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) justru membuat marah banyak orang dan bahkan menjadi pemecah belah,” ucap Fadli Zon.
Fadli Zon menilai, seharusnya di periode kedua ini, Presiden Jokowi belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan mempertajam segregasi.
Baca Juga: Bioskop di Jakarta Mulai Dibuka Lagi Hari Ini, Jangan Lupa Pakai Masker dan Jaga Jarak!
Dan beban yang keempat adalah beban sosial. Menurutnya, sebelum ada pandemi Covid-19, rakyat sudah terbebani dengan penarikan berbagai subsidi, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, kenaikan tol, kenaikan BPJS Kesehatan, dan lain-lain.
Kini, beban rakyat bertambah karena pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu.
"Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para pengusaha atau taipan, bukan menolong rakyat kecil,” ujar Fadli Zon.
Tak heran, menurut sejumlah survei, mayoritas rakyat tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama ketidak puasan dalam bidang ekonomi dan hukum.***
