Network
Menurut Adi, seharusnya peran juru bicara pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
Sehingga, para elite negara tidak saling membantah kebijakan yang dikeluarkan, serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
"Saya kira jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur, jangan sampai elite negara saling bantah dari isu yang kontriversial. Seperti corona, banyak beda pendepat dan saling bantah dan itu potret komunikasi yang tidak baik," ucap Adi.
Adi pun mengatakan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan keterangan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
Baca Juga: Pelaku Buang Sampah Sembarangan di Kalimalang Bekasi yang Viral Terancam Terima Hukuman Berat
"Harus ada satu komunikasi yang terpusat untuk memberikan keterangan kepada publik terkait kebijakan sehingga tidak menimbulak kegaduhan," ujar Adi.
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan," tambahnya.
Diketahui, komunikasi publik buruk pun diakui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Bahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama terkait dengan substansi dari UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Warga Jabar, Ternyata Ridwan Kamil Tidak Akan Beri Vaksin ke Semuanya, Simak Kriteria yang Diizinkan
