Network
PR BEKASI - Pro dan kontra gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang hingga kini masih terus berlanjut.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa pelaksaan Pilkada Serentak 2020 harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Meskipun di masa pendaftaran Pilkada banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Jokowi tetap menegaskan bahwa gelaran Pilkada tidak bisa ditunda sampai pandemi Covid-19 berakhir.
Baca Juga: Temuan Baru, Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Berawal dari Cairan Pembersih Tukang Bangunan
Karena sejatinya, tidak ada yang tahu kapan pastinya pandemi ini akan berakhir.
Lagi pula, dalam pelaksanaannya, Pilkada Serentak 2020 akan menerapkan serangkaian protokol kesehatan yang diperketat.
Berbeda pandangan dengan Jokowi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.
Baca Juga: Kinerja Kejagung Tak Profesional, ICW: Jokowi Layak Memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanuddin
Alasannya, jelas untuk menghindari potensi penularan Covid-19 serta menekan penyebarannya.
Menurut Ketua DPP PKB Daniel Johan, pihaknya khawatir gelaran Pilkada justru akan semakin memperluas penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Ya alasannya sederhana saja, Indonesia lagi fokus penyebaran pandemi, bagaimana penyebaran Covid-19 itu ditekan sebisa mungkin. Nah Pilkada itu membuat kita khawatir bahwa penyebarannya bukan semakin menurun, melainkan akan semakin meluas," kata Daniel Johan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Baca Juga: Disebut Telah Melakukan Pelanggaran Berat, Risma Diancam Akan Dipenjarakan
Menurut Daniel, seharusnya, sebelum ditemukan vaksin Covid-19, Pilkada lebih baik ditunda dan menunggu sampai benar-benar vaksin didatangkan ke tanah air.
"Ya setidaknya dalam pemikiran kami, dari pemerintah juga yakin bahwa sekitar awal tahun itu vaksin sudah ada. Idealnya setelah vaksin itu ditemukan, sehingga Pilkada tidak menimbulkan dampak," kata Daniel Johan.
Kendati demikian, Daniel tidak mau jika dibilang partainya tidak sejalan dengan Jokowi soal penundaan Pilkada itu. Dirinya berdalih, sikap partainya ini hanya untuk masukan semua pihak.
Baca Juga: Selesai Direvisi, Stafsus: Masyarakat Dapat Akses UU Cipta Kerja Setelah Ditandatangani Jokowi
"Ya bukan bersebrangan, ini sebagai masukan." kata Daniel Johan yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR .***
