Network
Dia menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang dalam praktiknya akan dikeluarkan rekomendasi ke KASN dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Abhan menjelaskan, netralitas ASN secara prinsip adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.
Baca Juga: Jokowi Diduga Lempar Bantuan dari Mobil, Politikus Demokrat: Presiden Ajari Rakyat Jadi 'Pemulung'
Diakuinya, persoalan netralitas ASN biasanya dihadapi daerah yang memiliki calon petahanan pada Pilkada, karena mereka punya akses di jajaran birokrasi daerahnya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ASN yang mengaku sulit menjalankan netralitas, pasti orang yang memiliki jabatan.
"Kalau orang yang tidak punya jabatan, tidak akan demikian. Tidak akan sulit melaksanakan netralitas ASN," katanya.
Baca Juga: Maknai Hari Sumpah Pemuda, Afgansyah Reza: Orang-Orang yang Bisa Mengubah Dunia Adalah Kita
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menambahkan, netralitas ASN merupakan persoalan yang perlu diwaspadai pada pelaksanaan Pilkada.
"Sejalan dengan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) 5 Menteri, kami melakukan rakor (rapat koordinasi) netrlitas ASN setiap minggu, rakor Pilkada, dan rakor perkembangan Covid-19." tuturnya.***
