Network
PR BEKASI – Indonesia merupakan negara hukum. Namun, menurut lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang baru saja merilis hasil survei menunjukan bahwa ketidakpuasan publik di bidang hukum mencapai 64 persen, atau tertinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain.
Hasil survei didapat melalui metode purposive sampling terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) seperti peneliti universitas atau asosiasi ilmuwan.
Serta terhadap massa pemilih nasional yang dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan periode survei 12—23 Oktober 2020.
Baca Juga: Resmi Jadi Menaker ASEAN, Ida Fauziyah: Kali Ini Giliran Indonesia
"Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih, kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat paparan hasil survei dan diskusi media secara daring seperti dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 29 Oktober 2020.
Bahkan, kata dia, kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam lainnya, seperti Tito Karnavian 49 persen atau Prabowo Subianto 57 persen.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, kata dia, adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).
Baca Juga: Sempat Anggap Konspirasi, Pendukung Donald Trump Akhirnya Percaya Covid-19 Setelah Tertular
Masih dalam kluster Menko Polhukam, lanjut dia, bidang politik dan keamanan juga mendapat respons kepuasan lebih rendah daripada ketidakpuasan sebab hanya 49 persen menyatakan puas.
