Network
PR BEKASI- Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nizar Dahlan melaporkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, diketahui bahwa laporan tersebut atas dugaan gratifikasi dengan menggunakan pesawat pribadi dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Fasilitas tersebut digunakan Suharso karena padatnya kegiatan yang bersangkutan ditengah terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai.
Baca Juga: Agendanya Terancam Gagal, Setibanya di RI, Rizieq Shihab Harus Isolasi Mandiri Selama Dua Pekan
Sebagai bukti, Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Plt Ketua Umum PPP itu juga tidak menggunakan dana partai atau (Kementerian PPN/Bappenas), tetapi pinjaman dari kawan-kawannya sendiri.
"Fakta-fakta tersebut memenuhi kualifikasi dengan tindakan pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat(1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001," kata Nizar dalam keterangan yang diterima, Jumat, 6 November 2020.
Dugaan gratifikasi di atas, kata Nizar, terkonfirmasi dengan informasi di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 2018. Kekayaan terlapor terlapor atau Suharso Monoarfa tercatat Rp84.279.899.
"Yang karenanya tidak mungkin terlapor dapat menyewa pesawat pribadi, dan tidak mungkin seseorang meminjamkan pesawat pribadi, jika terlapor bukan seorang pejabat negara," ucapnya.
Karena itu, Nizar melaporkan yang bersangkutan ke KPK, Kamis siang, 5 November 2020.
Anggota Komisi VII DPR RI 2004-2009 tersebut meminta KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan pada tingkat penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi dengan segera memanggil terlapor dan saksi untuk diperiksa.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Berencana Didistribusikan Pekan Ketiga Desember, Ahmad Riza: DKI Jakarta Sudah Siap
"Sebagai kader senior PPP dan pernah dipercaya menjadi wakil rakyat, saya sangat peduli dengan masa depan partai, sehingga merasa perlu melakukan langkah-langkah penyelamatan partai warisan ulama dan mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Nizar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi bantuan carter pesawat jet.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN, Bappenas) Suharso Monoarfa, menerima gratifikasi bantuan carter pesawat jet.
Baca Juga: Cek Fakta: Tiongkok Dikabarkan Targetkan Kematian 100 Juta Penduduk RI dengan Vaksin Covid-19
Ali Fikri selaku pelaksana tugas juru bicara KPK mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut terkait laporan tersebut.
"Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucapnya. ***
