Network
Mengenai Hizbut Tharir Indonesia (HTI), Felix Siauw sependapat dengan Fadli Zon, bahwa pelarangan HTI di Indonesia dengan tuduhan makar (ingin mengganti Pancasila dengan khilafah) itu dinilai tidak berdasar. Apalagi tidak ada proses pengadilan yang menyertai pencabutan badan hukum HTI.
"Secara konstitusi, secara kemudian pilihan demokrasi yang diambil Indonesia, itu menjadi sebuah pertanyaan. Akhirnya kita berpikir, apakah ini (pencabutan badan hukum HTI) adalah hal yang demokratis?" ucap Felix Siauw.
Baca Juga: Mendengkur Bukan Hal Lumrah, Tapi Dokter Sebut Dapat Mengakibatkan Kematian? Simak Penjelasannya
Felix Siauw mengatakan bahwa ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap amanat konstitusi, yakni kebebasan berpendapat. Dia menganggap bahwa pembungkaman dalam dakwah selalu terjadi sepanjang sejarahnya.
"Kalau kita mau teliti, memang betul ada beberapa masa di mana kaum muslimin dibenturkan dengan Pancasila. Dan ini (HTI) bukan yang pertama kali... Saya melihat bahwa itu adalah sebuah 'kewajaran' yang terjadi dalam dakwah," tutur Felix Siauw.
Menurutnya, dakwah merupakan perintah Allah dan pencabutan badan hukum HTI bukan berarti menghentikan aktivitas dakwahnya.
Baca Juga: Tingkat Penganguran di Jakarta Tertinggi, Anies Baswedan Sebut Karena Dampak Pandemi Covid-19
"Dakwah itu adalah perintah Allah bagi manusia dan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Maka, mau ada Hizbut Tahrir atau tidak bukan berarti dakwah jadi terhenti. Dakwah akan tetap berjalan, apapun bentuknya," ujar Felix Siauw.
Selain itu, Felix Siauw juga mengungkapkan bahwa dampak baik dari pembubaran HTI adalah bersatunya umat di bawah naungan bendera yang sama, yakni bendera Rasulullah.
"Menariknya ketika Hizbut Tahrir ada badan hukumnya, kita setengah mati menjelaskan bendera Rasulullah, tapi, orang-orang (bantah) itu bendera kelompok aja. Namun, ketika Hizbut Tahrir dibubarkan, dua pekan setalah itu, itu jadi bendera milik umat. Umat jadi menerima itu bendera Rasulullah, bendera umat." ujarnya.***
