Network
PR BEKASI - Isu seputar khilafah telah sering disebut-sebut sejak beberapa tahun terakhir, terutamanya menguat ketika permasalahan bendera tauhid yang sempat menjadi topik pembicaraan dan organisasi keagamaan yang akhirnya menjadi terlarang.
Sebagai negara yang menganut sistem ideologi Pancasila sebagai dasarnya, khilafah dianggap menjadi bentuk yang dianggap dapat menggantinya. Sehingga sistem ini ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang majemuk.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam keterangannya meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat agar turut aktif menyadarkan kelompok yang menginginkan diterapkannya sistem khilafah di Indonesia.
Baca Juga: Jelang Hari Pahlawan, 587 Keluarga Pahlawan Akan Terima Tunjangan Kehormatan dari Kemensos
"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya, artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," tutur Ma'ruf Amin seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 9 November 2020.
Sebab menurutnya, pemerintah Indonesia menganut Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hasil kesepakatan pendiri bangsa, sehingga siapapun yang menginginkan menggantinya, pasti akan mendapat konsekuensinya.
"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada.
Baca Juga: Ada Hal Aneh Dalam Video Syur yang Diduga Mirip Gisel, Begini Penjelasan Pakar Mikro Ekspresi
Konsekuensinya dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," katanya.
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Sepuluh Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Berikut Wilayahnya
Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Heboh Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Polisi: MRI Meledak
Ramai Isu Cekik Wamen, Relawan Prabowo Subianto akan Laporkan Penyebar Hoaks
