Menurut Ma'ruf kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia telah salah memahami sistem pemerintah dalam ajaran Islam. Menurutnya khilafah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang islami.
"Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tuturnya.
Baca Juga: Tak Perlu Antre, Ternyata Perpanjang SIM Bisa Dilakukan Daring Lewat HP, Begini Cara dan Syaratnya
Jadi meski khilafah bersifat islami, kini tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.
"Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena nggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, nggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," ucap Ma'ruf.
Karena itu, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk diantaranya para ulama.
Baca Juga: Mengaku Tahu Rekam Jejak Cawalkot Eri Cahyadi, Risma: Dia Orangnya Inovatif, Bertanggung Jawab
"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis; tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945; dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," katanya.***
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA