Network
PR BEKASI - Isu seputar khilafah telah sering disebut-sebut sejak beberapa tahun terakhir, terutamanya menguat ketika permasalahan bendera tauhid yang sempat menjadi topik pembicaraan dan organisasi keagamaan yang akhirnya menjadi terlarang.
Sebagai negara yang menganut sistem ideologi Pancasila sebagai dasarnya, khilafah dianggap menjadi bentuk yang dianggap dapat menggantinya. Sehingga sistem ini ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang majemuk.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam keterangannya meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam moderat agar turut aktif menyadarkan kelompok yang menginginkan diterapkannya sistem khilafah di Indonesia.
Baca Juga: Jelang Hari Pahlawan, 587 Keluarga Pahlawan Akan Terima Tunjangan Kehormatan dari Kemensos
"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya, artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," tutur Ma'ruf Amin seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 9 November 2020.
Sebab menurutnya, pemerintah Indonesia menganut Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hasil kesepakatan pendiri bangsa, sehingga siapapun yang menginginkan menggantinya, pasti akan mendapat konsekuensinya.
"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada.
Baca Juga: Ada Hal Aneh Dalam Video Syur yang Diduga Mirip Gisel, Begini Penjelasan Pakar Mikro Ekspresi
Konsekuensinya dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," katanya.
Menurut Ma'ruf kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia telah salah memahami sistem pemerintah dalam ajaran Islam. Menurutnya khilafah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang islami.
"Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tuturnya.
Baca Juga: Tak Perlu Antre, Ternyata Perpanjang SIM Bisa Dilakukan Daring Lewat HP, Begini Cara dan Syaratnya
Jadi meski khilafah bersifat islami, kini tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.
"Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena nggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, nggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," ucap Ma'ruf.
Karena itu, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk diantaranya para ulama.
Baca Juga: Mengaku Tahu Rekam Jejak Cawalkot Eri Cahyadi, Risma: Dia Orangnya Inovatif, Bertanggung Jawab
"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis; tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945; dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," katanya.***
