Network
PR BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana untuk menerapkan smart card dan teknologi pindai (scan) wajah.
Hal tersebut berlaku bagi semua orang yang masuk kawasan 'Rumah Rakyat'.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan bahwa citra buruk akan tercipta karena, masyarakat akan menganggap DPR kini kian tertutup.
Baca Juga: Edhy Prabowo Minta Pemda Optimalkan Program KUR Permodalan KKP
"Kerja pokok kedodoran, malah ngurus hal-hal tak penting seperti smart card (dan scan wajah-red) ini. Kesekjenan ini memperburuk wajah DPR saja," kata Lucius, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Kamis, 12 November 2020.
"Sekjen DPR memberikan andil besar bagi buruknya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR," kata Lucius, menambahkan.
Lucius mengungkapkan bahwa mestinya, jika memang Sekjen DPR RI Indra Iskandar ingin parlemen Indonesia menjadi berwibawa.
Baca Juga: KPK Benarkan Kembali Minta Keterangan Aa Umbara
Maka, lanjutnya, yang paling penting adalah memastikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terpublikasi dengan baik.
