Hidayat Nur Wahid Minta DPR dan Pemerintah Pusat Contoh Papua terkait Perda Minuman Beralkohol

HNW mencontohkan bagaimana Papua menggunakan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyerapan kearifan lokal. Hal itu menurutnya dapat menjadi inspirasi pemerintah dalam penyusunan RUU Minuman Beralkohol (Minol) yang telah dibahas DPR sejak 2009 lalu.
  
"DPR dan Pemerintah perlu lebih bijak dan cermat, turun ke daerah dan melihat bagaimana sikap Pemda Papua dan DPRD Papua, serta masyarakat di sana terkait adanya peraturan daerah larangan minol ini," kata HNW seperti diktuip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 14 November 2020.

Baca Juga: Per 1 Januari 2021, Pemerintah Akan Hentikan Penjualan BBM Jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali

Sementara itu, pelarangan minuman beralkohol di Papua telah dilakukan sejak berlakunya Perda Nomor 15 Tahun 2013 terkait Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh DPRD Papua dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lebih lanjut, Kabupaten Manokwari di Papua Barat telah menerapkan Perda sejenis sejak 2006.

Menurutnya Pemprov Papua sudah lebih tegas terkait Minol ini, dibuktikan dengan berlakunya Perda Nomor 22 Tahun 2016 yang mengubah sebagian ketentuan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2013.

Baca Juga: Jokowi Diduga Lakukan Intervensi, Hakim MK Diminta Kembalikan Penghargaan Bintang Mahaputera

"Dalam Perda yang terakhir, sejumlah pasal yang memberikan pengecualian justru dihapuskan. Jadi intinya pelarangannya dilakukan secara total," katanya.

Selain Papua, beberapa daerah lain juga telah memiliki Perda terkait larangan minuman beralkohol, diantaranya seperti Kabupaten Dompu di NTB dan Kabupaten Jabung Timur di Jambi.