Network
Refly menyampaikan, dalam upaya menegakan negara konstitusional demokrasi, peran civil soviety seperti FPI diperlukan dalam mengimbangi peran negara. Menurutnya, keseimbangan harmonis kedua peran sama-sama dibutuhkan.
"Keseimbangan antara peran the state dan civil society. Jadi, the state harus jadi negara kuat. Tapi, civil society harus juga kuat mengimbangi dalam kemungkinan state menjadi negara otoriter. Keseimbangan harmonis itulah yang akan mengarah kepada negara konstitusional demokrasi," tutur Refly Harun.
Baca Juga: Komnas PA Ancam DKI Jakarta sebagai Kota Ramah Anak Dicabut, Ini Alasannya
Oleh sebab itu, Refly menilai negara tidak boleh takut atau lemah dalam menyikapi kritik-kritik yang dilayangkan oleh FPI.
"Negara jangan terlihat takut atau lemah dalam menghadapi kritik-kritik seperti kelompok masyarakat, seperti FPI," tutur Refly Harun.
Akan tetapi, Refly juga mengingatkan FPI dan ormas lain agar tidak merasa di atas hukum dalam bertindak, sekalipun memiliki massa yang banyak.
Baca Juga: Diduga Cabuli Anak, Oknum Petugas RPTRA Jakarta Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
"Tidak boleh ada yang merasa di atas hukum, kalaupun dalam konteks ini massa-nya banyak. Kita harus menghargai instutusi-institusi resmi yang ada," ucap Refly Harun.
Refly juga menambahkan, FPI dan ormas lain harus mematuhi hukum sebagaimana bagian dari keluarga besar NKRI.
"Kelompok FPI atau kelompok-kelompok lainnya, Anda harus patuh hukum sebagai bagian keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Refly Harun.
