Network
Adapun beberapa pertimbangan keputusan PGRI itu, dikatakan dia, pertama alokasi anggaran untuk POP yang mencapai setengah triliun lebih.
Pasalnya dengan jumlah anggaran yang begitu besar, dinilai lebih bermanfaat bila digunakan untuk membantu siswa, guru atau honorer. Dana tersebut juga dapat dipakai untuk penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di wilayah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi Virus Corona.
Selain itu, yang kedua, dengan jumlah anggaran tersebut, PGRI memandang bahwa perlu adanya kehatian-hatian dalam penggunaan anggaran POP. Hal itu karena harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," ucapnya.
Baca Juga: Baleg DPR Siapkan RUU Ciptaker untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Ketiga, lanjut dia, perihal kriteria pemilihan dan penetapan peserta pada POP yang digagas Kemendikbud dinilai tidak jelas.
PGRI pun memandang perlunya prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru bekelanjutan.
Sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, ia mengatakan bahwa PGRI terus berkomitmen membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.
"Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus-menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas," ujarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Ritual Pemuja Setan dari Sekte di Kampus ITENAS
