Network
Kendati demikian, Dede Yusuf mengaku akan mencari solusi agar polemik tersebut tidak terjadi. Hal itu akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Kita sedang pikirkan. Skema selain per-siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini," ucapnya.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa dirinya akan membolehkan dana BOS untuk membeli pulsa atau kuota internet.
Pasalnya, menurut Nadiem Makarim, kendala utama terkait PJJ yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 adalah kuota internet.
Baca Juga: Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Tuntut Balik Muannas Alaidid dan Minta Ganti Rugi Rp145 Triliun
Untuk itu, Kemendikbud, katanya, memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dimanfaatkan membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi.
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," katanya.
Kemudian, masalah berikutnya yang menurutnya menjadi persoalan utama guru dan siswa selama PJJ adalah terkait perlunya penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum sehingga tidak semua standar pencapaian harus terwujud.
"Enggak semua standar pencapaian harus terjadi, tetapi lebih mendalam, tapi lebih yang esensial saja. Jadi itu salah satu PR kami," katanya.
Baca Juga: Masuki Babak Baru, Keluarga Gilang Sesali Perbuatan Anaknya yang Dianggap Lakukan Fetish Kain Jarik
