UU Cipta Kerja Disahkan, Sofyan Djalil 'Bongkar' 5 Klaster Tata Ruang dalam Penyusunan PP

"Supaya tol juga bisa diperluas, diperpanjang dan lainnya. Supaya bandara yang selama ini diimpikan bisa terealisasi. Begitu Covid-19 ini sudah pergi, turis bisa datang lagi," katanya.

Ketiga, klaster pengadaan lahan. Adapun PP yang diharapkan yakni mampu untuk melindungi kepentingan umum dan tanah terlantar atau tidak bertuan.

Klaster keempat adalah Bank Tanah. Menurutnya, bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami krisis tanah, terutama di daerah perkotaan.

Sehingga PP diarahkan untuk mengatasi kesulitan pembangunan bagi kepentingan umum dan maupun kebutuhan kaum urban.

"Kenapa rusun dan rumah di Jakarta enggak bisa di bangun dekat tempat kerja? Karena negara enggak punya tanah. Kami juga enggak punya tanah. Padahal BPN harusnya punya dua fungsi yaitu legislator dan land manager. Kita enggak bisa jadi land manager karena enggak punya tanah. Makanya perlu revisi bank tanah. Untuk digunakan kepentingan publik, kepentingan sosial, taman, dan reformasi agraria," ucapnya.

Untuk itu, Sofyan Djalil memastikan bahwa kehadiran Bank Tanah merupakan hal penting. Alhasil PP terkait terus dimatangkan untuk kepentingan umum.

Terakhir, klaster atas hak tanah dasar. Sehingga PP harus mampu menyinkronkan praktik-praktik yang mengarah kepastian hukum dan mencegah mafia tanah.

"Karena kepemilikan tanah nanti akan bisa diketahui," kata dia.***