Network
“Tugas kami untuk terus mengumpulkan penerimaan negara dari sisi perpajakan dan terus menjaga APBN berjalan sehat. Kalau itu terjadi maka kita bisa melakukan transfer termasuk dana Otsus dalam 20 tahun ke depan,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencatat pendanaan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir dengan total alokasi Otsus dan dana transfer infrastruktur mencapai Rp138,65 triliun dari 2002-2021.
Selain itu, transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp251,29 triliun selama 2005-2021.
Baca Juga: #PRMNSahabatUMKM: Spa Nyaman dan Aman Cukup di Rumah Lewat Jasa Alarizk Homespa
Pemerintah mengusulkan revisi UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang salah satu poinnya adalah pasal 34 terkait pendanaan.
Dalam revisi itu, pemerintah mengusulkan dana Otsus diperpanjang 20 tahun lagi dengan peningkatan alokasi sebelumnya 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Meski sudah digulirkan sejak 20 tahun, namun Menkeu menjelaskan pemerintah mencermati masih terjadi kesenjangan di wilayah Papua karena salah satunya kelemahan tata kelola di Papua dan Papua Barat.
Kelemahan tata kelola itu mulai dari administrasi keuangan belum optimal hingga penyerapan dana Otsus yang kurang optimal mengingat masih banyak terdapat sisa anggaran karena salah satunya perencanaan yang kurang maksimal.***
