Network
PR BEKASI - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun menyampaikan kritiknya terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memberikan stimulus bantuan kepada para pegawai swasta bergaji di bawah Rp5 juta.
Komentar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disnaker Kota Madiun Suyoto saat ditemui awak media.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Suyoto mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci perihal stimulus bantuan gaji sebesar Rp600.000 dari Pemerintah Pusat kepada para pekerja.
Baca Juga: Rencana Penyederhanaan Birokrasi Kementerian/Lembaga Ditargetkan Rampung Desember
Sebab, kata dia, Disnaker hanya sebatas menerima laporan pemberitahuan. Sementara yang melakukan proses pendataan, verifikasi, dan validasi data pekerja penerima manfaat itu merupakan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.
"Intinya untuk Disnaker kabupaten/kota dan provinsi masih menunggu petunjuk teknisnya dari Pemerintah Pusat akan seperti apa," ucap Suyoto.
Lebih lanjut, Suyoto mengatakan bahwa belum adanya kejelasan soal petunjuk teknis dan pelaksanaan stimulus bantuan dari Pemerintah Pusat ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan kepala Disnaker daerah lainnya.
"Jika berpatok pada syarat nomor rekening pekerja yang harus disetor, diperkirakan bantuan stimulus bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan nantinya langsung diserahkan pusat kepada masing-masing pekerja," kata dia.
Baca Juga: Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Diluncurkan Bulan Ini, Sri Mulyani: Mungkin Saat atau Sesudah 17 Agustus
