Network
PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada 34 gubernur agar segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (bansos) pada September 2020 untuk mencegah resesi.
Hal itu Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas bertajuk "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui video telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, pada hari Selasa, 1 September 2020.
"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," tutur Jokowi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Resmi! Sri Mulyani Beri Tunjangan Pulsa Gratis Rp200.000 hingga Rp400.000 Ribu per Bulan Untuk PNS
Dalam kesempatan yang sama, hadir juga di Istana Kepresidenan Bogor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah posisi minus 5,3 persen, untuk itu kuartal ketiga ini kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus, September untuk melakukan belanja," ujar Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, merujuk data per 27 Agustus 2020, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44 persen sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
Baca Juga: Akan Tegur Batik Air karena Langgar Protokol Kesehatan, Menhub: Khilafnya Sudah Keterlaluan
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatra Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan beberapa daerah dengan persentase anggaran belanja yang sudah terealisasikan.
"Sumatra Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini," tutur Jokowi.
Baca Juga: Bolak-balik Kerja Pakai Pesawat Jet Pribadi, Doyok Kini Dijuluki Sultan di Amerika
Jokowi menyatakan perhatiannya selama ini terhadap perkembangan sejumlah daerah dalam realisasi APBD.
"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota karena kelihatan angka-angkanya, tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos segera terealisasi," ujar Jokowi.
Kemudian Jokowi memberikan data pertumbuhan perkonomian beberapa wilayah.
Baca Juga: ‘Fatality Case’ Masih Tinggi, Joko Widodo Ingatkan Para Gubernur untuk Berhati-hati
"Ini provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua yaitu 4,25 persen, lalu papua Barat 0,25 persen yang positif memang hanya Papua dan Papua Barat," tutur jokowi.
Jokowi juga jabarkan 3 provinsi dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi paling tinggi saat ini.
"Kemudian yang kontraksinya terlalu besar yaitu Bali minus 10,98 persen, karena ini memang turis dan wisatawan betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam. Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta minus 6,74 persen, yang lain-lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional kita," tutur Jokowi.
Baca Juga: PLN Beri Token Gratis untuk Bulan September 2020, Catat Syarat dan Cara Mendapatkannya
Jokowi berharap realisasi APBD betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk ingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah, baik pengadaan barang dan jasa, belanja modal, dan bansos.
Jokowi ingatkan hal itu guna kepentingan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi serta daya beli masyarakat.***
