Network
PR BEKASI - Acara talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan kemarin, Selasa, 6 Oktober 2020, menghadirkan 5 narasumber penting.
Yakni, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kabiro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota PB IDI H.N. Nazar, Praktisi Hukum Johnson Panjaitan, Dokter sekaligus Relawan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi, dan Tenaga Ahli Utama KSP Danny Amrul Ichdan.
Talkshow kali itu membahas tentang "Benarkah RS Mengcovidkan Semua Pasien Meninggal?".
Baca Juga: Omnibus Law Tuai Penolakan, Ahmad Syaikhu: Presiden Harus Dengar Suara Buruh dan Masyarakat
Saat diberi waktu untuk berbicara, dr. Tirta menyinggung masalah omnibus law yang baru saja disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.
"Barusan 'Pimpinan DPR RI: 18 Anggota Terpapar Virus Corona, Selasa 6 Oktober' 18 anggota terpapar virus corona setelah mengesahkan omnibus law, itu seharusnya dibahas juga nanti di pertemuan selanjutnya," ucap dr Tirta.
Dr. Tirta menjelaskan bahwa pengesahan omnibus law ini akan berbuntut panjang tak hanya bagi para pekerja tapi golongan masyarakat lainnya.
Baca Juga: 11 Pejabat Gedung Putih Positif Covid-19, Diduga Terjangkit Saat Acara Debat Presiden Selasa Kemarin
"Sudah tau mengesahkan omnibus law itu akan berpotensi menghasilkan demonstrasi, jelas, sekarang demonstrasi yang dihadapkan sama, sama relawan, Tirta siap mati pasti kayak gitu, karena ujung-ujungnya kalo demo kayak gini saya tahu pasti relawan yang suruh edukasi pendemo," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan akan sepusing apa jika nantinya relawan lagi yang disuruh edukasi masyarakat.
"Mumet gak mas? bayangin Tirta suruh, 'ayo buruh-buruh tolong jaga jarak', bisa-bisa saya dipukuli pas pulang mas, padahal gara-gara omnibus law harusnya tau, akan terjadi demonstrasi," ucapnya.
Baca Juga: Klaster Pendidikan Tak Jadi Dicabut dari UU Ciptaker, Ketua Komisi X DPR: Saya Kaget dan Kecewa
dr. Tirta pun mengungkapkan beberapa bukti terkait masalah-masalah yang akan dihadapi pemerintah usai mengesahkan omnibus law ini.
"Terus pak luhut tadi mengatakan, yang isu lingkungan, karena saya baca berita dari salah satu media terkenal, '35 investor global surati pemerintah RUU Ciptaker Rusak Lingkungan', lalu ada statement dari guru besar UGM, Ahli Hukum Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. ini yang ngomong ahli hukum UGM, jadi ada sesuatu yang bener," tuturnya.
"Urgensinya di mana, kenapa disahkan di kala pandemi, itu permasalahan kami para nakes, belum Pilkada. Pilkada emang aman dilaksanakan, tapi hajatannya, semua orang kalo kampanye pasti buat hajatan dangdutan dllnya, sementara orang buat konser gak boleh, dokter berjuang mati-matian, rakyat kelaparan," katanya.
Baca Juga: Omnibus Law Disahkan, ITUC: Berpotensi Menaikkan Tarif Listrik
Dia juga mengatakan betapa kontradiktif situasi yang ada di lapangan dengan rencana-rencana pihak berwenang.
"Ni orang malah dangdutan, dan kemarin bukti viral banyak, di Tegal, Pasuruan, dan Medan, kan kontradiktif, di Jakarta PKL kalo buka dibungkus kursinya, di Bekasi kafe buka digrebek, sementara Pilkada selalu ada kampanye," ucapnya.
"Kita paham Pilkada mungkin seperti yang dikatakan pak luhut, bisa sesuai, pelaksanaan di lapangan yang kita minta buktinya, apa yang menjamin Pilkada tidak menimbulkan klaster baru gara-gara hajatan yang dibuat oleh Paslon?," katanya.
Baca Juga: Sebut Donald Trump 'Presiden yang Rasis', Michelle Obama: Strateginya Memecah Belah
dr. Tirta juga menegaskan di akun Instagram-nya bahwa setiap pendapat yang dia sampaikan ada sumbernya dan meminta tolong kepada pemerintah untuk tidak mempersulit penanganan Covid-19.
"Setiap statement saya selalu ada sumbernya hehehe jadi ga asal yah. ga asal sebar flyer juga, fokus saya satu, urgensikan penanganan covid dan pemulihan ekonomi terutama umkm. Hindari membuat kebijakan yg potensi menimbulkan demo, apalagi kerumunan." ucapnya.
