PR BEKASI – Pentagon menyatakan keprihatinannya terhadap kemungkinan Korea Utara yang memproduksi ulang bahan bakar nuklir untuk bahan baku bom.
Hal tersebut berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 2 Maret 2021 yang diprediksi kegiatan semacam itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Pyongyang.
Aktivitas Korea Utara yang disorot minggu ini oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian pemerintahan Joe Biden dan sebagai alat tawar-menawar untuk pers. untuk keringanan sanksi.
Menurut Laksamana Muda Michael Studeman, kepala intelijen untuk komando Indo-Pasifik AS, Pemerintahan Joe Biden saat ini sedang meninjau kebijakan AS-Korea Utara.
Baca Juga: Viral Video Penembakan Dirinya, Gus Idris: Itu Murni Serangan Sihir, Pelakunya Bukan Manusia
Baca Juga: Kebut Vaksinasi, Gibran Klaim Penyebaran Covid-19 di Solo Terkendali
Baca Juga: Jokowi Putuskan Cabut Perpres Investasi Miras, Mantan Menteri Agama Ucapkan Terima Kasih
"Kami mengawasi ini. Dan sangat memprihatinkan ke mana Korea Utara ingin pergi," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters, Rabu, 3 Maret 2021.
Dalam sebuah pernyataan kepada Dewan Gubernur IAEA pada Senin, 1 Maret 2021, Direktur Jenderal PBB, Rafael Mariano Grossi, merujuk pada aktivitas di fasilitas nuklir Yongbyong dan Kangson Korea Utara.
Ia mengatakan, baru-baru ini ada indikasi beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap yang melayani laboratorium radiokimia.
Korea Utara telah menggunakan laboratorium radiokimia di Yongbyon untuk memproses kembali plutonium dari reaktor di sana untuk dijadikan bom nuklir.
Baca Juga: Minibus Hantam Ekor Truk Sawit Mogok di Bungo, Dua Supir Kabur
Grossi menyebut kelanjutan aktivitas nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran yang jelas terhadap sanksi PBB dan sangat disesalkan.
Mengacu pada pertanyaan Grossi, Studeman mengatakan Dewan gubernur IAEA mengeluarkan pemberitahuan bahwa ada bukti bahwa Korea Utara mungkin memproses ulang bahan bakar nuklir
"Jika itu benar, maka itu bisa menempatkan AS pada tingkat ketegangan yang berbeda dengan Korea Utara," katanya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari, sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan Korea Utara.
Hal tersebut menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
Sekretaris Negara Antony Blinken mengatakan pendekatan ke Korea Utara dapat melibatkan lebih banyak sanksi atau insentif diplomatik yang tidak ditentukan.
Sebuah laporan rahasia PBB pada bulan lalu mengatakan Korea Utara mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020.
Proyek pemantauan Korea Utara 38 North mengatakan bahwa gambar satelit yang diterima dari Yongbyon dari 17 Februari 2021 dan 2 Maret 2021 menunjukkan uap keluar dari laboratorium di sana, yang belum diketahui beroperasi. selama sekitar dua tahun.
Baca Juga: Tantang Siapapun yang Bisa Buktikan Kemampuan Tenaga Dalam, Deddy Corbuzier Siapkan Rp30 Juta
Korea Utara menggunakan uranium dan plutonium untuk senjata nuklir, tetapi plutonium memungkinkan untuk membuat bom yang lebih kecil dan lebih ringan.***