PR BEKASI - Setelah Arab Saudi, kini Kuwait juga melarang warganya yang tidak divaksin Covid-19 untuk bepergian ke luar negeri mulai 1 Agustus 2021.
Dikutip Pikiranakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Rabu, 28 Juli 2021, pengumuman tersebut diumumkan oleh pihak berwenang Kuwait pada Selasa, 27 Juli 2021.
Dalam pernyataan dari pemerintah Kuwait juga mengatakan bahwa aturan tersebut memiliki pengecualian untuk anak-anak yang usianya di bawah usia 16 tahun.
Mereka yang memiliki sertifikat kementerian kesehatan yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat divaksin Covid-19.
Baca Juga: Kuwait dan Bahrain Ucapkan Selamat kepada Raja Salman Atas Keberhasilan Pelaksanaan Ibadah Haji 2021
Serta berlaku bagi wanita hamil yang memiliki sertifikat bukti kehamilan dari pihak berwenang.
Pada Selasa, otoritas penerbangan sipil mengatakan bahwa semua kedatangan di Kuwait harus memiliki tes PCR Covid-19 negatif.
Sebelum mereka naik ke penerbangan dan tidak boleh menunjukkan gejala apa pun.
Semua kedatangan juga harus dikarantina di rumah selama tujuh hari kecuali mereka mengambil tes PCR Covid-19 di dalam Kuwait yang hasilnya negatif.
Baca Juga: Sebut Mayoritas Warga Dukung Normalisasi dengan Israel, Pembawa Acara TV Kuwait Diserang
Sementara pada Senin, pemerintah Kuwait telah melonggarkan beberapa pembatasan terkait virus Covid-19.
Serta melanjutkan semua kegiatan kecuali untuk pertemuan yang mencakup konferensi, pernikahan, dan acara sosial.
Selain itu, dilaporkan jumlah kasus positif infeksi Covid-19 di Kuwait 395 ribu dalam 14 hari terakhir.
Dengan jumlah 379 ribu dari kasus infeksi yang sembuh dan 2.298 meninggal dunia.
Baca Juga: Kabar Duka Wafatnya Emir Kuwait Al-Sabah, Program Televisi Berganti Lantunan Ayat Alquran
Sebelumnya juga Arab Saudi akan melarang warganya yang tidak divaksin Covid-19 memasuki tempat umum dan bepergian ke luar negeri mulai 1 Agustus.
Kementerian Kesehatan Arab Saudi melaporkan 1.379 kasus Covid-19 baru dan 10 kematian selama 24 jam terakhir, pada Selasa, 27 Juli 2021.
Selain itu, Kementerian kesehatan juga mengatakan 1.419 berada dalam kondisi kritis sementara 11.136 kasus tetap aktif di Kerajaan.***