PR BEKASI - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan kemenangan kedua kali Donald Trump dalam pemilihan presiden mendatang di Amerika Serikat (AS), jika benar, akan menjadi bencana bagi rakyatnya dan dunia.
Dalam komentarnya selama pertemuan dengan legislator Eropa pada Selasa, 13 Oktober 2020, Mohammad Shtayyeh mengatakan, empat tahun terakhir pemerintahan Donals Trump sudah sangat merugikan Palestina.
"Jika kita akan hidup empat tahun lagi dengan Presiden Trump, Tuhan tolong bantu kami, Anda dan seluruh dunia," ucap sang Perdana Menteri.
Baca Juga: Viral Video Ambulans 'Kabur' dari Kepungan Aparat, Muhammadiyah Buka Fakta Perlakuan Polisi
"Jika Amerika Serikat akan berubah jadi lebih baik, saya pikir ini akan secara langsung memperbaiki hubungan Palestina - Israel," ucapnya, merujuk pada calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden jika memenangkan pemilihan 3 November.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Rabu, 14 Oktober 2020, warga Palestina memang menahan diri untuk tidak mengambil kursi publik secara terang-terangan dalam pemilihan presiden AS.
Komentar Mohammad Shtayyeh 'Tuhan tolong bantu kami' mencerminkan rasa putus asa dari pihak Palestina setelah serangkaian langkah kontroversial oleh Washington terhadap pengaruhnya di Timur Tengah.
Termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017 dan kemudian relokasi kedutaan di sana.
Baca Juga: Draf Final UU Ciptaker Berjumlah 812 Halaman, Azis Syamsuddin: Kami Jamin Tidak Ada Selundupan Pasal
Pada saat itu, para pemimpin Palestina yang melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka diduduki oleh Israel mengatakan, AS tidak lagi menjadi perantara yang jujur dalam negosiasi.
Setelah itu, AS menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington sebagai tanggapan atas penolakan Otoritas Palestina untuk mengadakan diskusi yang dipimpin oleh AS dengan Israel.
Donald Trump juga memotong ratusan juta dolar bantuan AS untuk Palestina dan awal tahun ini mengeluarkan apa yang disebut 'rencana Timur Tengah' yang langsung ditolak oleh Palestina karena terlalu menguntungkan bagi sekutu setia AS, Israel.
Pemerintahan Donald Trump juga mengatakan tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal, meletakkan kebijakan AS yang telah berlaku selama beberapa dekade lamanya.
Baca Juga: Baru Cetak Naskah Final UU Omnibus Law, Fadli Zon: Sebenarnya Apa yang Disahkan 5 Oktober Lalu?
Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump juga telah membujuk dua negara Teluk Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan mendorong negara-negara Arab lainnya untuk mengikutinya.
Kesepakatan yang diumumkan pada bulan Agustus lalu tersebut dikecam oleh Palestina sebagai pengkhianatan berat oleh negara-negara Arab, yang semakin merusak upaya mereka untuk menjadikan negara Palestina merdeka.
Kabar baiknya untuk saat ini, mayoritas negara Arab mengatakan mereka tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab.
Inisiatif tersebut mendorong penarikan penuh pihak Israel dari wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1957 dengan imbalan perdamaiannya yaitu pembentukan hubungan penuh dengan Israel.***